Palu Hari Ini

Sekkot Palu Hadiri Rapat Koordinasi Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Sekretaris Kota (Sekkot) Palu Irmayanti Pettalolo menghadiri rapat Koordinasi dan Sosialisasi Terkait Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Yang B

Penulis: fandy ahmat | Editor: Haqir Muhakir
Handover/Humas Pemkot Palu
Sekretaris Kota (Sekkot) Palu Irmayanti Pettalolo menghadiri rapat Koordinasi dan Sosialisasi Terkait Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu Peristiwa 1965-1966. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sekretaris Kota (Sekkot) Palu Irmayanti Pettalolo menghadiri rapat Koordinasi dan Sosialisasi Terkait Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu Peristiwa 1965-1966.

Pertemuan dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura dan sejumlah tenaga ahli gubernur dan kepala OPD dan pejabat lainnya.

Bertempat di ruang kerja Gubernur Sulteng Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Selasa (29/11/2022).

Pada kesempatan itu, Rusdy Mastura menyampaikan kepada keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu saat menjabat Walikota Palu.

Komitmen penyelesaian ini kemudian dirumuskan dengan lahirnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Palu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAMDA) Kota Palu.

Baca juga: Upah Minimum Provinsi Sulteng Naik Jadi Rp 2,5 Juta

Selain itu, ada juga deklarasi Palu sebagai Kota Sadar HAM pada 2012 lalu yang didorong oleh solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulteng.

"Sebagai bagian dari keluarga Masyumi di Palu, saya meminta maaf kepada para korban yang sesungguhnya juga masih keluarga kita sendiri," ujar Rusdy.

Pria akrab disapa Cudy itu menuturkan, Perwali itu mencakup berbagai hal, tidak hanya mendorong pengungkapan kebenaran dan bantuan untuk pemulihan hak-hak korban

Akan tetapi termasuk upaya menciptakan suatu proses tranformasi sosial di Kota Palu untuk memastikan adanya perubahan paradigma, penghapusan stigmasi dan mendorong rekonsiliasi antara masyarakat dengan korban peristiwa 1965-1966.

Sementara itu, Sekkot Irmayanti Pettalolo membenarkan pernyataan dari Gubernur Rusdy Mastura.

Hal ini kemudianditindaklanjuti dengan menjadikan Kota Palu yang pertama mendeklarasikan Kota Sadar HAM.

"Sebagai bentuk perhatian Pemkot Palu adalah memberikan beasiswa bagi anak korban ataupun cucu dari korban pelanggaran HAM berat masa. Lalu diberikan kemudahan identitas dalam kepengurusan kependudukan, perbaikan rehabilitasi rumah hingga usaha yang dilakukan juga mendapat perhatian dari bapak Cudy yang saat itu menjadi walikota Palu," tutur Irmayanti.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved