Donggala Hari Ini

Sidang Kasus Nasabah Gugat Bank Konvensional, Hakim PN Donggala Minta Perbankan Ganti Kerugian

Hamka Akib, Kuasa hukum Runiati yang mendaftarkan gugatannya terhadap bank konvensional di E-Court PN Donggala dengan nomor register perkara 21/pdt.G/

Penulis: Ketut Suta | Editor: Haqir Muhakir
handover
Ilustrasi 

TRIBUNPALU.COM, DONGGALA - Sidang Kasus Nasabah Gugat Bank Konvensional di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah menemui titik akhir.

Hakim PN Donggala meminta perbankan tersebut memberikan ganti rugi.

Namun Hakim PN Donggala menolak gugatan ganti rugi immaterial sebanyak Rp 200 miliar.

Hamka Akib, Kuasa hukum Runiati yang mendaftarkan gugatannya terhadap salah satu bank konvensional di Donggala via E-Court PN Donggala dengan nomor register perkara 21/pdt.G/2022/PN.DGL. Jum’at (5/8/2022), tiga bulan lalu.

Juru bicara PN Donggala Andi Aulia Rahman mengatakan,  terhadap putusan tersebut, para pihak memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan upaya hukum banding.

Lanjutnya, hakim menolak gugatan ganti rugi Rp 200 miliar karena karena mendasarkan tuntutan immanteril pada dalil bahwa tergugat tidak menjalankan aturan penbankan terutama penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle).

"Padahal tuntutan immaterial seharusnya berkaitan dengan kerugian-kerugian moril yang telah dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat," jelasnya.

Sehingga kata, Kata Andi Aulia Rahman, Terhadap Gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh RUNIATI terhadap perbankan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk ganti rugi yang tepat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah berupa ganti rugi dalam bentuk natura atau restutio ad integrum yaitu suatu bentuk ganti kerugian dalam bentuk pengembalian dalam keadaan semula.

Sehingga Penggugat dapat memperoleh kembali sertifikat pengganti yang seluruh biaya dan proses
penerbitannya menjadi tanggungjawab Tergugat.

Sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menganti Sertifikat Hak Milik No. 109/Desa Maleni atas nama pemegang hak milik Runiati Tahun 1992 serta membayar seluruh biaya yang timbul dari proses
penggantian tersebut. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved