Sulteng Hari Ini

Tekan Kemiskinan dan Pengangguran, DPN Sulteng Dorong Skema Sertifikasi Tukang di Tingkat Desa

DPN Sulteng menargetkan 50 ribu TKK bersertifikat hingga tahun 2024 dari 80 ribu TKK di Sulteng. 

Penulis: Citizen Reporter | Editor: mahyuddin
Handover
Ketua DPN Sulteng Andrianto Gultom dorong pemerintah untuk memassifkan pembeninaan Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat di tiap desa. 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pandemi Covid-19 telah memperburuk situasi ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah.

Semakin banyak pengangguran yang disebabkan kehilangan pekerjaan, dirumahkan, ataupun karena tidak mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan data BPS, per Februari 2021, dari total 3,02 juta penduduk di Sulawesi Tengah, sebanyak 58,73 ribu penduduk masuk dalam pengangguran dari 2,12 juta jiwa merupakan kelompok usia produktif.

Jumlah ini akan semakin bertambah jika tidak ada langkah yang dilakukan pemerintah dalam hal membuka lapangan kerja melalui kehadiran investor, maupun kebijakan perekonomian yang menambah pelaku usaha mikro di Sulawesi Tengah.

Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah sebagai organisasi Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia ingin berkontribusi terhadap cita-cita Gubernur Sulteng dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan penaikan fiskal daerah dan tentunya untuk mewujudkan Sulteng yang maju dan Sejahtera.

"DPN Sulteng mengajak gubernur untuk melihat peluang Tenaga Kerja Konstruksi di Ibu Kota Negara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, kebutuhan TKK dalam pembangunan IKN tahap awal adalah 260 ribu TKK," kata Ketua DPN Sulteng Andrianto Gultom melalui rilis tertulisnya, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: Pemprov Sulteng Tetapkan Prioritas Pembangunan Insfrastruktur Penyangga IKN

Dia menjelaskan, pada tahun 2022 dibutuhkan sebanyak 30 ribu orang, tahun 2023 sejumlah 123 ribu orang, dan tahun 2024 sekitar 107 ribu orang.

Sehingga peluang TKK Sulteng dalam pembangunan IKN tahap awal sangat besar.

"Pemerintah harus mampu menangkap peluang itu dengan meningkatkan SDM di daerah. Tentu juga dengan memassifkan balai kerja dan sertifikasi," tutur politisi Perindo Kota Palu tersebut.

DPN Sulteng menargetkan 50 ribu TKK bersertifikat hingga tahun 2024 dari 80 ribu TKK di Sulteng. 

Tujuannya adalah kebutuhan pengiriman TKK di IKN, luar negeri maupun pembangunan infrastruktur di Sulteng.

"TKK bersertifikat adalah amanat Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang mewajibkan penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Karena dengan sertifikasi, akan lahir TKK yang  terlatih, terampil dan profesional," jelas Gultom.

Guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, kenaikan fiskal dan pengentasan pengangguran yang tengah digalakkan Gubernur Sulteng, maka  Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulteng menawarkan skema kebijakan kepada Gubernur Sulteng:

1. Memasifkan pelaksanaan sertifikasi bagi TKK yang dimulai dari desa dengan menggunakan dana desa, rujukannya adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023, pasal 6 ayat d yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. 

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved