Sulteng Hari Ini

Dianggap Hambat Investasi Sulteng, Lembaga Pengacara Rakyat Bakal Gugat PT Vale

Kontrak karya tersebut berlaku sejak 29 Desember 1995 dan akan habis pada 27 Desember 2025 mendatang.

Editor: mahyuddin
Handover
Lembaga Pengacara Rakyat Hartati Hartono berencana menggugat  PT Vale. 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Lembaga Pengacara Rakyat Hartati Hartono berencana menggugat  PT Vale.

Gugatan Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kota Palu itu karena menganggap PT Vale menghambat investasi di Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan menelantarkan lahan selama puluhan tahun.

“Masalah utama, petama penelantaran lahan tambang 54 tahun. Ini menghambat investasi di Sulawesi Tengah,” ucap Hartati Hartono melalui pesan WhatsApp kepada TribunPalu.com, Selasa (6/12/2022).

Hartati Hartono menilai, perbuatan PT Vale itu bagian dari melawan hukum.

Dugaan perbuatan melawan hukum PT Vale di areal blok Bahodopi, Kabupaten Morowali.

“Kami sudah mengkorfimasi tadi tidak ada transparansi dari pihak PT Vale,” ucapnya.

Baca juga: Menteri ESDM ‘Bela’ PT Vale, Tenaga Ahli Gubernur Sulteng: Tak Paham Tujuan Investasi

Ketiga, PT Vale sampai hari ini tidak memiliki smelter di lokasi tambangnya.

"Pengacara rakyat akan menggugat PT Vale Indonesia untuk pencabuta izin kontrak karya," tutur Hartati.

Sebelumnya, Gubernur Sultra, Gubernur Sulsel, dan Gubernur Sulteng, menyatakan sepakat tidak memperpanjang izin kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk.

Hal itu disampaikan ketiganya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan RDPU oleh Panja Vale Komisi VII di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Pernyataan itu disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura kepada Renja PT Vale Indonesia Tbk Komisi VII DPR RI.

Baca juga: Gubernur Sulteng, Sulsel dan Sultra Tolak Perpanjangan Kontrak Perusahaan Tambang PT Vale

Kontrak pertambangan perusahan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi tersebut akan berakhir pada Desember 2025.

Para Gubernur meminta, konsesi lahan Vale dikembalikan kepada BUMD Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.

Merujuk data Minerba One Data Indonesia (MODI), PT Vale Indonesia memegang izin Kontrak Karya untuk luasan lahan 118.017 hektare (ha).

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved