Wagub Sulteng Curhat di Hadapan Dirjen PPI KLHK: APBD Habis Tangani Bencana

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Mamun Amir curhat di hadapan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Curhat itu diutarakan Wagub Sulteng Mamun Amir saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Teknis Pengendalian Perubahan Iklim Regional Wilayah Sulawesi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sriti Convention Hall Palu, Jalan Durian, Kelurahan Kamonji, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (30/5/2023).

Hadir dalam Rakernis itu adalah Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi.

Mamun Amir mengatakan kepada semua pihak bisa bersama-sama menyelesaikan masalah lingkungan dan emisi.

"Semoga persoalan lingkungan, emisi bisa terselesaikan dengan bagus karena di Sulawesi Tengah kolaborasi antar semua pihak perlu dilakukan. Saya titip pesan bahwa masalah bencana di Sulawesi Tengah ini terkait perambahan hutan," ujar Mamun Amir, Selasa (30/5/2023).

Kata Wagub Mamun Amir, Provinsi Sulawesi Tengah dikepung dengan bencana khususnya banjir.

"Sulawesi Tengah ini penuh dengan bencana, dari ujung utara sampai selatan bencana alam khususnya sungai mengakibatkan masyarakat menjadi sengsara," kata Mamun Amir.

Ia menjelaskan, setelah dilakukan penelitian bahwa hutan di Sulawesi Tengah rusak akibat perambahan hutan.

"Setelah kita teliti ternyata hutan yang di atas sudah tidak dapat kita Pertanggungjawabkan, Kalau sistem yang terjadi di Indonesia itu sudah bagus, tapi kata orang oknumnya dan oknumnya melekat juga dengan jabatan serta pemerintah karena notabene sebagai pengawas tapi hutan rusak juga. Ternyata setelah diteliti pengawasnya terlibat dalam pengrusakan hutan," ujar Wagub Sulteng.

Orang nomor 2 di Sulteng itu menuturkan, bahwa pemerintah daerah seperti tidak dianggap oleh kementerian.

"Saya sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah oleh kementerian tidak dianggap lagi karena hampir semua Kementerian ada balai di sini, kalau ada balai berarti tanggungjawab balai kepada kementerian. Kita hanya disuruh kerja dan untuk menyelesaikan masalah misalnya Kehutanan hari ini, pemerintah provinsi hanya diberi kewenangan APL. Begitu hutan rusak, perambahan hutan dan terjadi banjir maka kehuatan tidak terlibat masuk padahal yang merusak kehutanan yang memiliki kewenangan, Ini sekedar curhat," tutur Mamun Amir.

Menurutnya, APBD Sulawesi Tengah habis hanya untuk menyelesaikan banjir dan masalah bencana.

"Habis APBD kita untuk menyelesaikan banjir dan masalah bencana," sebut Wagub Sulteng.

Ia berharap agar semua pihak khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa bersama-sama menyelesaikan masalah persoalan hutan di Sulawesi Tengah.

"Saya ingin mengimbau kepada kementerian kehutanan agar mari sama-sama menyelesaikan masalah yang sangat terkait persoalan hutan dan industri yang ada di Sulawesi Tengah," ujar Mamun Amir. (*)