Legislator PDIP Palu Minta Pemkot Seriusi Permasalahan Gratifikasi di Kalangan Lurah

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Jolinda Amoreka 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Anggota DPRD Palu Achmad Alaydrus menghimbau pemerintah kota untuk tegas dalam mengatasi permasalahan gratifikasi di kalangan lurah. 

Hal itu disampaikan Ketua PDIP Palu itu menanggapi penyegelan Kantor Lurah Tondo atas dugaan gratifikasi persoalan agraria.

"Ini sudah ketiga kalinya terjadi aksi penyegelan kantor lurah di Kota Palu. Jadi saya berharap Pemerintah Kota Palu untuk serius tuntaskan masalah gratifikasi di kalangan lurah ini," ujarnya melalui WhatsApp Selasa (15/8/2023).

Achmad Alaydrus menyarankan kepada Wali Kota Palu tidak sekedar mencopot lurah untuk menyelesaikan permasalahan itu, tapi juga memberikan sanksi tegas.

"Saya kira jangan hanya dicopot saja, Wali Kota Palu harus tegas dan berani untuk memberikan sanksi kepada oknum yang terbukti melakukan gratifikasi agar tidak terulang kembali kejadian seperti ini," tegas Achmad Alaydrus. 

Baca juga: Lurah Tondo Diduga Terima Gratifikasi Lahan 3 Hektare untuk Penerbitan SPKT, Warga Segel Kantor

Achmad Alaydrus juga menyarankan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi penyegelan kantor lurah namun melakukan aksi protes dengan cara lain agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak terganggu. 

"Saya sarankan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi penyegelan kantor lurah, karena kantor lurah itu tempat pelayanan masyarakat. Nanti kalau disegel terus kalau ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan juga terganggu," ucapnya.

"Saya sangat mendukung tindakan masyarakat yang membongkar kasus gratifikasi lurah namun untuk penyegelan kantor, saya kira ada cara lain seperti beramai-ramai membawa lurah itu langsung kepada wali kota untuk melaporkan oknum tersebut agar proses pelayanan kepada masyarakat juga tidak terganggu."

Achmad Alaydrus berharap kejadian seperti itu tak terulang kembali.(*)