Pembangunan Daerah Tertinggal, Wapres Minta Intervensi Program Tepat Sasaran dan Berkesinambungan

TRIBUNPALU.COM, PALU - Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap wilayah-wilayah yang masih tertinggal, baik dari aspek sumber daya manusia, perekonomian, sarana prasarana dasar, hingga aksesibilitas.

Upaya akselerasi ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera disertai dengan generasi produktif, berkualitas, dan mampu bersaing dengan bangsa lain.
 
Oleh karena itu, untuk keberlanjutan program percepatan pembangunan daerah tertinggal di seluruh Indonesia, diperlukan kebijakan yang berkesinambungan, baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.
 
“Aktif mendukung kebijakan terkait, lewat beragam intervensi yang tepat sasaran dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin pada sambutannya dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Afirmasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) dan Soft Launching Sulawesi Tengah sebagai Negeri Seribu Megalit di Swiss-BelHotel Silae Palu, Jl. Malonda Nomor 12, Palu, Selasa (3/10/2023).

Baca juga: Wapres Canangkan Sulteng Negeri Seribu Megalit, Paparkan 3 Hal untuk Wisata Berkearifan Lokal

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, intervensi tepat sasaran dapat dilakukan melalui penyamaan visi untuk menuju Indonesia Maju yaitu dengan penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Yang salah satunya, dapat dicapai melalui kebijakan afirmasi lintas sektoral.
 
“Terus perkuat kebijakan afirmasi Pemerintah Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor yang telah dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa PDTT,” imbau Wapres.
 
Sementara dari sisi target, Wapres memaparkan, berdasarkan data pada RPJMN 2020–2024, saat ini terdapat 25 kabupaten tertinggal yang harus menjadi prioritas penanganan. Wapres pun meminta kepada seluruh pihak terkait agar target ini dapat dicapai sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
 
“Pemerintah pusat dan daerah harus mengupayakan [keberhasilan penanganan] semaksimal mungkin,” imbuhnya.
 
Menutup sambutannya, Wapres berharap, agar Rakornas PPDT hari ini dapat menyepakati rumusan kebijakan bagi daerah tertinggal, termasuk di wilayah kepulauan terluar dan perbatasan antar negara. Sehingga dapat dirasakan bukti kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat yang akan membawa Indonesia menjadi lebih sejahtera.
 
“Pastikan agar rumusan kebijakan afirmasi dimaksud benar-benar dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat kita di wilayah 3T, setidaknya 25 kabupaten tertinggal bisa dientaskan pada 2024,” pungkas Wapres.
 
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa pengentasan daerah tertinggal merupakan kerja bersama, tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa selain kekuatan program, sinergi merupakan kunci utama keberhasilan.

"Selain peningkatan efektivitas program K/L yang ditambah, kita juga optimis untuk mengentaskan seluruh daerah tertinggal dan terus kita upayakan melalui penguatan kerja sinergis antara pemerintah daerah yang selaras dengan pemerintah pusat," ungkap Abdul Halim.

Hadir dalam acara ini, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah, dan para peserta Rakornas Afirmasi PPDT dari berbagai daerah.
 
Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah M. Imam Azis, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (*)