1.500 Hektar Lahan di Poso Sulteng Masuk Program Reforma Agraria

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Syahril

TRIBUNPALU.COM, POSO - Luas lahan berstatus Hak Pengelolaan (HPL) milik Badan Bank Tanah di Kabupaten Poso mencapai 6 ribu hektar, 1.500 bidang di antaranya akan digunakan sebagai area Reforma Agraria. 

Hal itu dikemukakan Kepala Divisi Pengelolaan Tanah Brigjen Pol Eko Sulistyo Basuki dalam kegiatan kick off meeting tim gabungan percepatan pengelolaan tanah dan penyerahan lahan Reforma Agraria di atas Hak Pengelolaan (HPL) Bank Tanah di Kabupaten Poso.

Kegiatan itu digelar di Torau Resort, Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Tim itu nantinya diketuai bupati dan beranggotakan seluruh unsur Forkopimda dengan tujuan melaksanakan akselerasi Reforma Agraria di Bumi Sintuwu Maroso.

Baca juga: 2,4 Juta Bidang Tanah Terdaftar dalam 100 Hari Kerja Menteri AHY

Program reforma agraria ini sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu di dalam pelaksanaannya bil khusus saat proses verifikasi dan validasi harus melibatkan semua unsur terkait.

"Keberadaan rekan-rekan Kapolsek, Danramil, Babinsa, Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah lokasi reforma agraria harus betul-betul berperan aktif membantu proses verifikasi dan validasi," jelas Brigjen Pol Eko melalui rilisnya, Minggu (9/6/2024).

Dalam kesempatan itu, jenderal polisi mendapat pangkat bintang akhir Maret lalu tersebut menekankan agar para kepala desa di sekitar lokasi HPL program Reforma Agraria tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) susulan. 

"Atau SKPT yang berpotensi disalahgunakan pihak-pihak lain," ucap Brigjen Pol Eko.(*)