Kabupaten Morowali Masih Bergantung Dana dari Luar, Banggar DPRD Dorong Pemkab Tingkatkan PAD

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Syahril

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2023.

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat Paripurna yang dihadiri Asisten 3, Husban Laonu mewakili Pelaksana Harian (Plh) Bupati Morowali, Yusman Mahbub di gedung DPRD Kabupaten Morowali, Jl Trans Sulawesi, Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (4/7/2024).

Dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2023 tersebut tertuang bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp 1,9 triliun atau mencapai 110,21 persen.

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp 1,6 triliun maka realisasi pendapatan daerah tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 300 miliar atau 18,41 persen.

Baca juga: 7 Raperda di Morowali Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti, Ada Raperda Soal Penanganan ODGJ

Sementara penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp 604 miliar dari target yang sudah ditetapkan sebesar Rp 469 miliar. Jika dibandingkan dengan penerimaan PAD tahun 2022 sebesar Rp 365 miliar maka penerimaan PAD tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 239 miliar.

Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 1,3 triliun atau mencapai 103 persen dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1,2 triliun maka pendapatan transfer tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan Rp 145 miliar.

Dari pemaparan itu, realisasi PAD hanya memberikan kontribusi 20,52 persen terhadap realisasi penerimaan daerah. 

"Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan dana daerah yang berasal dari luar sangat besar," urai Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Morowali, Hardiman saat membacakan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Morowali tahun anggaran 2023.

DPRD Morowali mendorong Pemkab melakukan upaya-upaya guna meningkatkan realisasi PAD dengan memaksimalkan pengelolaannya, utamanya melakukan pendataan terhadap potensi PAD secara maksimal.

Pemkab juga didorong untuk memaksimalkan pelaksanaan Perda yang beririsan dengan peningkatan PAD yang sebelumnya telah disahkan sesuai koridornya, agar dapat diketahui akar permasalahan peningkatan PAD di Bumi Tepeasa Moroso.

"Oleh karena itu, persoalan PAD ini dapat diperhatikan dengan sungguh-sungguh baik menyangkut kewenangan kebijakan pemerintah daerah, efektivitas dan efisiensi operasional pemungutan termasuk sistem dan prosedur yang mampu mencegah kebocoran penerimaan PAD," urai Hardiman. (*)