6 Tuntutan Pelajar Demo Tolak Program MBG di Papua, Minta Alihkan Anggaran untuk Pendidikan Gratis.

TRIBUNPALU.COM - Berikut beberapa tuntutan pelajar saat unjuk rasa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, (17/2/2025).

Ribuan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) tersebut menggelar aksi serentak di delapan kota dan kabupaten di Papua.

Aksi serentak ini berlangsung di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Mimika. 

Para pelajar menyampaikan tuntutan mereka dengan tegas, menyatakan bahwa alokasi dana yang besar untuk program MBG lebih baik digunakan untuk pendidikan gratis serta peningkatan fasilitas sekolah.

"Kami menolak makanan gratis, kalau bisa gratiskan pendidikan," Koordinator Aksi, Ainus Yalak, yang berada di kota Jayapura papua.

Para demonstran juga menuntut agar dana MBG dialihkan untuk mengatasi tingginya angka buta huruf di Papua, yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 12,84 persen pada tahun 2023.

Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak 6 Januari 2025 bertujuan memberikan makanan bergizi kepada pelajar.

Namun, para pelajar di Papua menilai bahwa program ini tidak menyentuh masalah utama di wilayah mereka, seperti minimnya akses pendidikan dan kurangnya kesejahteraan guru.

Para demonstran juga menyoroti kasus-kasus keracunan akibat program MBG di beberapa daerah, seperti di Sukoharjo dan Nganjuk, yang menurut mereka membuktikan bahwa program ini belum siap diterapkan secara luas.

Selain menolak MBG, mereka juga mengecam keterlibatan aparat keamanan dalam distribusi makanan di wilayah pedalaman Papua.

"Hentikan pemaksaan pembagian makanan dengan melibatkan militer dan kepolisian di sekolah-sekolah kami," kata seorang orator di kota jayapura. 

Dalam pernyataan resmi, SPWP mengajukan tuntutan utama sebagai berikut:

1. Menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh sekolah di Papua.

2. Meminta pemerintah mengevaluasi dan mengalihkan anggaran MBG untuk pendidikan gratis.

3. Meningkatkan fasilitas sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik di Papua.

4. Menghentikan keterlibatan aparat keamanan dalam program MBG di daerah pedalaman dan konflik.

5. Menghentikan intimidasi terhadap siswa yang menolak MBG

6. Jika tuntutan tidak dipenuhi, akan ada aksi lanjutan dengan skala lebih besar.

(*)