Sulteng Hari Ini

Kunker Komisi II DPR RI ke Sulteng, Longki Djanggola: BUMD Harus Dikelola Profesional

Longki Djanggola menyinggung soal manajemen Bank Sulteng yang menurutnya perlu diperkuat dengan kehadiran SDM profesional di bidang perbankan.

Editor: Fadhila Amalia
Handover
Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sulteng yang dinilainya belum menunjukkan performa maksimal. 

TRIBUNPALU.COM - Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sulteng yang dinilainya belum menunjukkan performa maksimal.

Hal itu disampaikan Longki saat ikut dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (7/5/2025).

Baca juga: Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta Regulasi Tegas Soal BUMD dan BLUD ke Komisi II DPR RI

Dalam pertemuan di Ruang Polibu itu, Komisi II DPR RI yang dipimpin M. Rifqinizamy Karsayuda berdialog dengan Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny A. Lamajido, serta para kepala daerah se-Sulteng. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni juga turut hadir.

Longki mengungkapkan bahwa stagnasi BUMD bukan hal baru. Bahkan sejak dirinya menjabat sebagai gubernur, berbagai program BUMD banyak yang gagal terealisasi.

“Waktu saya masih Gubernur, BUMD banyak yang hanya sekadar wacana, tak ada yang benar-benar jalan. Saya sampaikan ke Pak Gubernur, ini perlu jadi perhatian serius. BUMD harus dibenahi dan dikelola oleh tenaga profesional,” ujar Longki tegas.

Tak hanya BUMD, mantan orang nomor satu di Sulteng itu juga menyinggung soal manajemen Bank Sulteng yang menurutnya perlu diperkuat dengan kehadiran SDM profesional di bidang perbankan.

“Bank Sulteng harus diisi oleh orang-orang yang paham betul soal dunia keuangan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengakui tantangan yang dihadapi BUMD dan menyebut pihaknya sudah mulai mengambil langkah pembenahan.

“Kami sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD di Sulteng. Kami ingin memastikan keberadaan mereka benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah,” kata Anwar.

Ia juga menegaskan pentingnya regulasi yang lebih tegas untuk mendorong kinerja BUMD dan BLUD.

Baca juga: Studi Tiru Bupati Banggai di Jawa Barat, Matangkan BUMD Kelola PI Migas

“Harapan kami, Komisi II DPR RI bisa mendorong lahirnya regulasi yang tegas dan berpihak pada kepentingan daerah. Ini penting agar BUMD dan BLUD bisa dikelola lebih profesional, transparan, dan akuntabel,” lanjutnya.

Gubernur Anwar juga menyampaikan apresiasi atas masukan dari Longki Djanggola dan menilai kolaborasi dengan para tokoh nasional asal Sulteng sangat penting untuk pembangunan daerah.

“Masukan Pak Longki tentu menjadi perhatian kami. Saya yakin dengan komunikasi dan sinergi yang baik, kita bisa membawa perubahan nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Longki sendiri menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan di daerah yang pernah ia pimpin dua periode itu.

“Saya akan terus berkomunikasi dengan Pak Gubernur demi kemajuan Sulawesi Tengah,” ucap Longki, seraya memberi apresiasi terhadap program “Berani” yang diusung Anwar Hafid.

“Langkah Pak Gubernur sudah bagus. Program Berani itu saya apresiasi,” tutupnya.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved