Diskominfosantik Nonaktifkan Situs DPRD Sulteng yang Diretas Jadi Portal Judol

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Sulawesi Tengah mengambil langkah cepat menyikapi peretasan situs resmi DPRD Sulteng yang berubah menjadi laman Judi Online.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Mohamad Affan, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menonaktifkan subdomain situs dprd.sultengprov.go.id untuk mencegah penyebaran konten yang tidak semestinya.

Baca juga: Tak Boleh Tolak Pasien karena Tunggakan BPJS, Gubernur Sulteng: Kalau Ada Laporkan

"Untuk sementara, link atau subdomain tersebut kami matikan. Subdomain itu hanya penamaan server untuk diarahkan ke IP. Sementara kami hapus," jelas Affan kepada TribunPalu.com, Senin (9/6/2025).

Berdasarkan pantauan TribunPalu.com pada pukul 16.22 WITA, situs tersebut kini hanya menampilkan pesan bertuliskan “Website Sedang Dalam Perbaikan” sebagaimana tampak dalam tangkapan layar yang diterima redaksi.

Mohamad Affan menuturkan, kendali penuh atas server situs DPRD Sulteng berada di luar pengelolaan Diskominfosantik.

Baca juga: BREAKING NEWS: Situs Resmi DPRD Sulteng Diretas, Berubah Jadi Portal Judi Online

Hosting atau server situs diketahui dikelola oleh pihak ketiga yang bekerja sama langsung dengan DPRD Sulteng.

“Subdomainnya memang dari kami (Diskominfosantik), tapi hosting-nya bukan. Itu dari pihak DPRD, kemungkinan menggunakan jasa pihak ketiga,” lanjutnya.

Ia menambahkan, subdomain akan diaktifkan kembali jika pihak DPRD sudah memastikan server mereka aman dari potensi ancaman serupa.

Baca juga: Dorong Ekspor Durian, Sulteng Siap Buka Jalur Laut dan Perkuat Kemitraan Petani-Investor

“Nanti kalau servernya sudah aman, pihak DPRD bisa menyampaikan kepada kami untuk bisa mendapatkan subdomainnya kembali,” pungkas Mohamad Affan.

Sebelumnya, situs resmi DPRD Sulteng mendadak menampilkan konten perjudian daring pada Senin siang, memicu kekhawatiran publik mengenai keamanan data dan informasi lembaga legislatif tersebut.(*)

(Tribun Breakingnews)