Cari Siapa Berbohong di Kasus Km 50, Kapolda Metro dan Keluarga Laskar FPI Diundang Sumpah Mubahalah

Salah satu adegan dalam Rekonstruksi Kasus Penembakan Enam Anggota FPI di Karawang, Senin (14/12/2020) dini hari

TRIBUNPALU.COM - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) mengundang lima personel polisi, termasuk Kapolda Metro Jaya untuk melakukan sumpah mubahalah bersama pihak keluarga korban yang tewas dalam kasus penembakan laskar FPI Km 50.

Langkah ini diambil karena belum adanya kejelasan mengenai kasus tersebut.

Anggota TP3 Abdullah Hehamahua menjelaskan bahwa sumpah mubahalah ini dilakukan untuk mencari tahu siapa yang berbohong, pihak kepolisian atau keluarga korban.

"Jadi kalau betul misalnya keluarga korban mengaku bahwa tidak ada pistol dan tidak ada senjata mereka berbohong ya mereka dilaknat oleh Allah, begitu juga dari pihak polisi. Kalau mereka mengatakan bahwa betul FPI punya senjata, kalau mereka berbohong dilaknat juga oleh Allah. Itu penyelesaian jalan keluar," kata Abdullah, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut Indonesia Ranking Tertinggi Negara Paling Rawan Risiko Bencana: Ujian Harus Dihadapi

Baca juga: Pembangunan Ditunda Akibat COVID-19, PT Pelni Cabang Palu Masih Berkantor di Rumah Dinas

Baca juga: Viral Video Seorang Wanita Pamer Mobil Dinas Tentara, Mabes TNI Sebut Plat Nomornya Bodong

Menurut Abdullah, sumpah mubahalah menjadi jalan keluar jika kedua belah pihak mengklaim paling benar.

"Jadi polisi merasa paling benar, yang kemudian keluarga korban merasa paling benar, menurut sistem Islam maka mubahalah," kata anggota TP3 Abdullah Hehamahua, Rabu (3/3/2021).

"Kita bukan menantang tapi mengundang Polda, Humas Polda, dan beberapa perwira yang dianggap terlibat dalam peristiwa Desember itu di KM 50 untuk melakukan mubahalah," kata Abdullah lagi.

Ia mengatakan, nama-nama yang diundang adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, serta 3 personel kepolisian yang terlibat peristiwa penembakan itu.

Baca juga: Wapres Kaget dengan Izin Investasi Miras Jokowi, Fadli Zon: Lebih Baik Kaget daripada Tidak

Baca juga: Stok Vaksin Terbatas, Ini Sasaran Priorotas Dinkes Palu untuk Vaksinasi Covid-19 Maret 2021

Baca juga: Presiden Jokowi Cabut Perpres Izin Investasi Miras

Abdullah menyebut, ada dua alasan mengapa pihaknya menyarankan sumpah mubahalah. Pertama, pihaknya meminta penetapan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat.

"Kita sudah ajukan surat ke Presiden untuk menyampaikan data-data temuan di lapangan. Tapi dijawab bahwa itu sudah ditangani oleh Komnas HAM. Hasil rekomendasi Komnas HAM yang pertama bahwa ini bukan pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM biasa. Sedangkan temuan teman-teman di lapangan itu adalah pelanggaran HAM berat," papar Abdullah.

Halaman
12

Berita Populer