Pengamat Nilai Jokowi Perlu Tegur Moeldoko Terkait Manuver di Partai Demokrat

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018).

TRIBUNPALU.COM - Terpilihnya Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut menjadi sorotan berbagai pihak.

Menanggapi hal ini Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu menegur Moeldoko.

Adapun Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono pada Jumat (5/3/2021).

"Ini mengarah pada kualitas kenegarawan penghuni Istana (Presiden Jokowi), saya kira kalau memang orang yang percaya pada pembangunan parpol secara legal dan bermartabat harusnya ditegur, karena ini akan jadi preseden yang tidak baik ke depan," kata Firman saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Firman mengatakan, jika Presiden Jokowi membiarkan manuver Moeldoko tersebut, ia akan dianggap kurang peduli terhadap pembangunan partai politik.

Baca juga: Terpilih Jadi Ketua Umum Demokrat Versi KLB, Foto Lawas Moeldoko Cium Tangan SBY Tuai Sorotan

Baca juga: Tanggapi KLB Demokrat, SBY Akui Merasa Malu dan Bersalah Pernah Berikan Jabatan ke Moeldoko

Menurut Firman, manuver Moeldoko untuk menduduki jabatan di Partai Demokrat sudah terbaca sejak awal munculnya kisruh di internal partai itu. 

Ia menilai, tindakan yang dilakukan Moeldoko sangat tidak etis dalam perpolitikan nasional.

Namun demikian, ia memahami bahwa kesalahan tersebut tentu tidak hanya dari Moeldoko, tetapi pihak internal partai yang membuka jalan untuk mantan Panglima TNI tersebut.

"Untuk pak Moeldoko jangan begitu lah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," ucap dia.

Selain itu, Firman menilai, Moeldoko tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk berupaya mendirikan partai politik sendiri guna memperjuangkan visi dan misi.

Halaman
12

Berita Populer