Sulteng Hari Ini

PHRI Sulteng Minta Kemenparekraf Tunda Penerapan Sertifikasi CHSE Berbayar

Penulis: Nur Saleha
Editor: Haqir Muhakir
Ketua BPD PHRI Sulawesi Tengah Fery Taula

TRIBUNPALU.COM, PALU - Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Tengah meminta penundaan sertifikasi CHSE mandiri alias berbayar.

"Kami usulkan ke Kemenparekraf untuk menunda penerapan sertifikasi CHSE mandiri/berbayar dan mengkaji lebih lanjut rencana ini untuk mendapatkan skema yang konstruktif dan produktif bagi dunia usaha pariwisata Indonesia," jelas Ketua BPD PHRI Sulteng Fery Taula, Minggu (26/9/2021) sore.

Diketahui, kata Fery, untuk mengantisipasi penularan Covid-19 maka Ketum BPP PHRI mengeluarkan surat edaran (SE) pada Maret 2020.

SE itu memuat sertifikasi hotel dan restoran sebagai pedoman kelaikan berusaha di tengah Pandemi Covid-19.

Ide sertifikasi kelaikan hotel dan restoran itu disambut baik oleh Kemenparekraf dengan memberikan sertifikasi gratis.

Di penghujung 2020 Kemenparekraf memperkenalkan Sertifikat CHSE dengan slogan Indonesia Care. 

Baca juga: Update Corona Indonesia Minggu 26 September 2021: Tambahan 1.760 Kasus Positif, 2.976 Sembuh

Baca juga: Warga Desa Pombewe Sigi Ditemukan Tewas di Hutan, Dievakuasi Brimob Bersenjata Lengkap

Ada 8.268 usaha pariwisata yang tersertifikasi secara gratis oleh Kemenparekraf yang auditnya dilakukan oleh surveyor independen berakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional).

Namun demikian dalam hasil rakor Pembukaan Pariwisata Bali pada tanggal 10 September 2021 yang dihadiri Deputi Bidang Industri & Investasi Kemenparekraf bersama beberapa lembaga pemerintah lainnya memuat poin-poin bahw bhw sertifikasi CHSE yang akan dimulai akhir 2021 akan menjadi syarat mutlak dalam Online Single Submission (OSS) dan bersifat mandiri atau sertifikasi CHSE berbayar oleh pihak pemohon izin atau pelaku usaha.

"Hal ini tentu sangat memberatkan dunia usaha pariwisata sebagai industri yang terpukul pertama oleh Pandemi Covid-19 dan yang mengalami pembatasan kegiatan usaha paling ketat dalam PSBB hingga PPKM," kata Fery.

Apalagi setiap usaha pariwisata khususnya perhotelan sesungguhnya sudah memiliki sertifikat mandiri/berbayar yaitu Sertifikat Usaha Hotel dan Restoran, terpisah dari CHSE.

SUHR yaitu audit dan sertifikasi beberapa persyaratan dasar, yaitu sertifikasi instalasi listrik, pengujian peralatan, pengujian air & pengelolaan limbah.

Jadi sertifikasi CHSE mandiri/berbayar selain menambah beban dunia usaha juga berpotensi membebani biaya secara berlapis.

Dengan menjadi persyaratan mutlak dalam OSS maka sertifikasi mandiri/berbayar CHSE sangat kontra produktif dengan tujuan OSS itu sendiri.

"Yaitu meningkatkan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia yang thn 2021 ini telah naik peringkat dari 73 ke 40. (*)