Sulteng Hari Ini

Ekonomi Sulteng Tumbuh Positif Tak Berpengaruh Signifikan pada Tingkat Kemiskinan

Editor: Haqir Muhakir
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana Konferensi Pers Kinerja APBN Kita Regional Sulawesi Tengah Triwulan I-2023, Kamis (27/4/2023).

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Jolinda Amoreka 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sulawesi Tengah mengalami kenaikan ekonomi akan tetapi tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan. 

Berdasaekan data BPS Sulawesi Tengah pada September 2022, jumlah penduduk miskin sebesar 389,71 ribu orang atau meningkat sebesar 1,36 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022. 

Hal ini masih menjadi masalah di Sulawesi Tengah, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi bergerak ke arah positif namun presentase kemiskinan masih cukup tinggi. 

Pada konferensi pers di aula DJPb, Ananto selaku fungsional statistisi ahli muda BPS Sulteng menjelaskan ekonomi Sulawesi Tengah masih ditopang dari industri perdagangan, Kamis (27/4/2023).

Baca juga: Polda Sulteng Terima Laporan Pemerasan dan Pengancaman Debt Collector, Polisi Siapkan Hal Ini

"Ekonomi kita masih ditopag dari industri perdagangan, dari ekspor dan impor. Nilai investasi relatif masih sangat besar, sehingga investasi modal yang dilakukan tahun 2022 akan menghasilkan produksi di tahun 2023. Tentu pertumbuhan ekonomi kita masih akan terus bertumbuh," kata Ananto.

Ananto menambahkan pertumbuhan ekonomi itu belum sejalan dengan penurunan kemiskinan di Sulteng karena penopang pertumbuhan ekonomi hanya di industri perdagangan.

"Pertumbuhan ekonomi di Sulteng hanya ditopang oleh industri perdagangan, sedangkan masyarakat kita sebanyak 60 persen bekerja di sektor pertanian," ujar Ananto.

Senada dengan itu, Kepala Kanwil DJPb Sulteng Irfa Ampri mengatakan masyarakat dengan kategori miskin hanya mempunyai tingkat pendidikan rendah dan hanya mempunyai satu keahlian saja. 

Irfa Ampri mengungkapkan pihaknya belum melihat keberpihakan anggaran untuk menuntaskan permasalahan ini. 

"Kami belum melihat keberpihakan anggaran ke sana, ini jadi masalah. Meminta dari pemerintah pusat ok, tapi daerah sendiri juga pemda di kabupaten terkait juga harus mulai mengalokasikan dana yang cukup signifikan untuk mengatasi masalah ini," harap Irfa Ampri. (*)

Berita Terkini