TRIBUNPALU.COM, POSO - Pemerintah kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dana Pilkada Poso 2024.

Ketua KPU Poso Muh Ridwan Daeng Nusu menyebutkan, pembahasan NPHD dana Pilkada 2024 masih dalam tahap lobi.

"Masih pembahasan. Bupati tidak berada di tempat jadi menunggu kedatangannya," kata Muh Ridwan via telepon, Selasa (14/11/2023).

Dia menjelaskan, KPU Poso sebelumnya mengusulkan Rp 39 miliar lebih ke Pemkab untuk dana Pilkada Poso 2024.

Pemkab Poso kemudian meminta rasionalisasi anggaran.

"Kemarin mereka beri gambaran di angka Rp 36 miliar. Bupati juga sudah beri lampu hijau untuk tambahan di atas Rp 36 miliar. Cuman tinggal tunggu kedatangannya," jelas M Ridwan.

Baca juga: KPU Parimo Tercepat Kedua Penandatanganan Dokumen Hibah Pilkada 2024, Nilainya Rp 60 Miliar

Pemkab dan KPU Tojo Una-una hingga kini juga belum meneken NPHD dana Pilkada 2024.

Hanya saja, Pemkab Touna telah menyepakati anggaran Pilkada 2024 di angka Rp 40 miliar lebih.

Sekretaris KPU Touna Moh Fitra Akbar memastikan anggaran Pilkada Tojo Una-una 2024 lewat NPHD akan diteken bupati 20 November 2023.

“Bupati dan KPU Touna sudah menjadwalkan penandatanganan NPHD 20 November,” ucapnya.(*)