Palu Hari Ini
Fraksi PDIP Palu Kompak Tolak Wacana Pemilihan Gubernur oleh DPRD
Salah satunya disampaikan anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi PDI Perjuangan, Zet Pakan.
Penulis: Robit Silmi | Editor: Fadhila Amalia
Ringkasan Berita:
- Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi PDI Perjuangan, Zet Pakan, menegaskan seluruh kader partai, dari tingkat pusat hingga daerah, menolak wacana pemilihan gubernur oleh DPRD.
- Penolakan ini merupakan sikap resmi partai dan tidak ada perbedaan pandangan di internal PDI Perjuangan terkait metode pemilihan kepala daerah.
- Zet Pakan menekankan wacana tersebut tidak sesuai dengan semangat reformasi dan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam memilih pemimpin.
Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi
TRIBUNPALU.COM, PALU - Penolakan terhadap wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD tidak hanya datang dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Palu, tetapi juga disuarakan secara serempak oleh seluruh anggota fraksi.
Salah satunya disampaikan anggota DPRD Palu dari Fraksi PDI Perjuangan, Zet Pakan.
Pria keturunan Toraja itu menegaskan bahwa sikap penolakan tersebut merupakan sikap resmi partai dan berlaku secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Baca juga: Putra Asal Donggala Resmi Jadi Danlanal Palu, Wabup Dorong Pemuda Meneladani Prestasinya
Hal itu disampaikan Zet Pakan saat ditemui di Ruang Komisi C DPRD Palu, Jalan Moh Hatta, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kamis (21/1/2026).
“Kami kader Fraksi PDI Perjuangan sepakat dan tegak lurus menolak pemilihan gubernur oleh DPRD,” tegasnya.
Menurut Zet Pakan, tidak ada perbedaan pandangan di internal partai.
Seluruh kader, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota, memiliki sikap yang sama.
“Saya rasa semua sama, mulai dari tingkat pusat, daerah, sampai kabupaten dan kota,” ujarnya.
Ia menegaskan, wacana pemilihan gubernur oleh DPRD tidak sejalan dengan semangat reformasi dan nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini.
Menurutnya, demokrasi harus tetap menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan pemimpin.
Baca juga: Layanan ATR/BPN Kian Efisien, Warga Semarang Puji Kecepatan Cek Berkas Lewat Sistem Digital
“Semua itu tidak sejalan dengan perjuangan demokrasi yang menjadikan masyarakat sebagai pemegang tahta tertinggi dalam pemilihan kepala daerah,” kata Zet Pakan.
Ia menambahkan, Praksi PDI Perjuangan akan tetap konsisten menjaga nilai-nilai demokrasi serta amanat reformasi.(*)
| Disperindag Palu Minta Masyarakat Laporkan Pelanggaran Elpiji 3 Kg |
|
|---|
| Disperindag Palu Prioritaskan Pengawasan Pangkalan Resmi |
|
|---|
| Dishub Palu Pasang Rambu Tambahan, Uji Coba Dua Jalur Jembatan Dimulai 1 Juni |
|
|---|
| Pemkot Palu Matangkan Pembukaan Dua Arah Jembatan I dan Jembatan III |
|
|---|
| Mahasiswa STMIK Adhi Guna Palu Torehkan Prestasi dengan SmartRegion UC dan Game Bahasa Kaili |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palu/foto/bank/originals/Fraksi-PDIP-Palu-Kompak-Tolak-Pemilihan-Gubernur-oleh-DPRD.jpg)