Daftar Tuntutan Demo Mahasiswa di DPRD Sulteng, Soroti Harga Pangan Mencekik hingga Desak Hapus MBG

TRIBUNPALU.COM - Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dikepung unjuk rasa ratusan mahasiswa, Senin (15/6/2026).

Massa yang tergabung dalam Aliansi Waktu Gerakan Indonesia Revolusi (WIR) datang berbondong-bondong membawa daftar tuntutan untuk diserahkan kepada wakil rakyat.

Aksi unjuk rasa yang memadati gedung DPRD ini merupakan gabungan mahasiswa dari UIN Datokarama Palu, Universitas Muhammadiyah Palu, FSPIM, hingga IMM.

Massa aksi menuntut komitmen DPRD Sulteng agar segera meneruskan aspirasi mereka langsung ke pemerintah pusat.

Isu yang disorot aliansi mahasiswa dalam aksi ini adalah desakan untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mahasiswa menilai program pemerintah tersebut terindikasi bermasalah dan justru memicu pemborosan anggaran negara.

Tak hanya soal MBG, dalam daftar tuntutannya, massa juga menyoroti lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) serta melambungnya harga bahan pangan.

Baca juga: Ini Daftar Daerah Asal Kontingen Pesparawi Sulteng di 12 Kategori Nasional 2026

Baca juga: Kontingen Pesparawi Sulteng Resmi Dilepas ke Manokwari, Ikuti 12 Kategori Lomba Nasional

Untuk diketahui, kondisi harga kebutuhan pokok di Kota Palu saat ini kian mencekik, pantauan TribunPalu pada Jumat (12/6/2026) seperti harga cabai rawit menembus Rp90 ribu per kilogram.

kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditas pangan lainnya seperti bawang merah, bawang putih, serta tomat yang ikut mengalami tren kenaikan harga.

Harga bawang merah tercatat berada pada kisaran Rp60 ribu per kilogram, sementara bawang putih sekitar Rp45 ribu per kilogram di tingkat distributor.

Dalam seruan aksi, mereka mengusung tema perjuangan bersama demi mewujudkan keadilan sosial dan perubahan yang dianggap lebih berpihak kepada rakyat.

Adapun massa membawa 10 tuntutan untuk didengarkan dan direspons oleh para anggota dewan.

Berikut diantaranya:

1. Revisi Undang-Undang Polri dan TNI.

2. Penolakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPR, 

3. Turunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

4. Hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

5. Evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN).

6. Berikan hak Guru honorer.

7. Jadikan pendidikan sebagai prioritas negara.

8. Stabilkan nilai Rupiah.

9. Pemberhentian pemborosan APBN.

10. Evaluasi pemerintahan Sulteng. 

(*)