Polisi Patroli di Kantor DPRD Banggai usai Demo 1 September, Situasi Aman-Kondusif

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Setelah aksi Unjuk Rasa yang berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Banggai pada Senin (1/9/2025), aparat dari Polsek Luwuk melakukan patroli dan pemantauan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif.

Salah satunya titik sasaran patroli adalah Kantor DPRD Kabupaten Banggai, karena menjadi titik aksi demonstrasi aliansi mahasiswa dan rakat Kabupaten Banggai.

Kegiatan kepolisian itu dilakukan guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Baca juga: Harga Terbaru HP Vivo September: Vivo X200 Ultra, Vivo V40, Vivo Y39, Vivo X Fold3 Pro, Vivo Y100

Kapolsek Luwuk, AKP Muh Asdar, menyampaikan bahwa situasi pasca-demonstrasi terpantau terkendali tanpa adanya insiden lanjutan.

“Alhamdulillah, hingga saat ini situasi di kantor DPRD dan sekitarnya tetap aman dan kondusif. Kami terus melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan,” ujarnya, Selasa (2/9/2025) siang.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kehadiran personel di titik-titik strategis untuk mengantisipasi potensi kerawanan.

“Patroli seperti ini rutin dilakukan demi menjaga dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada lapisan masyarakat,” beber perwira pangkat tiga balak ini.

Dirinya pun mengimbau serta mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan serta tidak mudah terprovokasi.

Baca juga: Bupati Donggala Sepakati Kerja Sama dengan Bank Sulteng, Komitmen Tingkatkan Layanan Masyarakat

“Kami imbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi terciptanya keamanan,” imbaunya.

Berikut adalah ringkasan mengenai konteks dan isu-isu yang memicu demonstrasi saat ini:

Isu Utama yang Memicu Protes

Kenaikan Tunjangan Anggota DPR: Salah satu isu yang paling sensitif dan memicu kemarahan publik adalah rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang dianggap sangat besar, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. 

Pernyataan dan tingkah laku sebagian anggota dewan yang dianggap tidak peka juga menjadi bahan bakar bagi demonstrasi.

Masalah Ketenagakerjaan: Aksi demonstrasi yang melibatkan buruh menyoroti beberapa tuntutan, seperti:

Penghapusan sistem kerja alih daya (outsourcing).

Kenaikan upah minimum.

Penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Penolakan terhadap undang-undang atau kebijakan yang dianggap merugikan pekerja, termasuk UU Cipta Kerja.

Keadilan Sosial dan Penegakan Hukum: Demonstrasi juga dipicu oleh tuntutan terhadap penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

Kasus-kasus dugaan korupsi, kekerasan oleh aparat, serta ketidakadilan dalam proses peradilan menjadi isu yang sering diangkat oleh para demonstran.

Kebijakan Pemerintah yang Kontroversial: Berbagai kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dianggap merugikan masyarakat sering kali menjadi alasan utama demo.

Contohnya termasuk rencana revisi UU Minerba atau kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan reforma agraria.

Kronologi dan Dampak

Aktor Aksi: Demonstrasi ini didominasi oleh mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil yang bersatu menyuarakan aspirasi.

Mereka melakukan aksi damai di berbagai lokasi strategis, seperti depan Gedung DPR/MPR, kantor-kantor pemerintahan, dan jalan-jalan utama.

Perkembangan: Awalnya, aksi demonstrasi sering kali berlangsung damai dengan orasi dan pembentangan spanduk. 

Namun, dalam beberapa kasus, terjadi kericuhan dan bentrokan dengan aparat keamanan.

Hal ini seringkali berawal dari provokasi atau ketegangan yang meningkat, yang berujung pada pelemparan batu, pembakaran, dan penggunaan gas air mata atau water cannon oleh polisi.

Dampak: Kerusuhan yang terjadi telah menyebabkan kerusakan fasilitas umum, seperti pembakaran gedung DPRD di beberapa daerah. 

Selain itu, korban jiwa dan luka-luka juga dilaporkan, termasuk dari pihak demonstran, aparat keamanan, maupun jurnalis. Akibatnya, beberapa layanan publik seperti transportasi KRL dan jalan tol sempat terganggu.

Demonstrasi ini menjadi cerminan dari akumulasi kekecewaan dan kemarahan publik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Para pengamat politik dan tokoh masyarakat, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menilai bahwa aksi protes ini adalah akibat dari komunikasi yang buruk antara pemerintah, DPR, dan rakyat.

Mereka menekankan pentingnya pemerintah dan lembaga legislatif untuk berbenah dan mendengarkan aspirasi masyarakat.(*)