Poso Jadi Fokus Percepatan Implementasi Perhutanan Sosial 2025

TRIBUNPALU.COM - Dalam rangka mempercepat implementasi program perhutanan sosial di Kabupaten Poso, Bupati Verna GM Inkiriwang secara resmi membuka Rapat Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Tahun 2025.

Kegiatan ini di Kafe Dborist Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Acara ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian dan menyusun langkah strategis perhutanan nasional ke depan.

Dalam sambutannya, Bupati Verna menegaskan bahwa perhutanan sosial bukan hanya soal pelestarian hutan, tetapi juga tentang keadilan akses dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberi ruang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Baca juga: OJK Sulteng Gaungkan “Sulteng Nambaso”, Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan

"Kita patut bersyukur karena banyak kelompok masyarakat di Poso yang mulai mandiri dalam mengelola hutan dengan prinsip keberlanjutan dan produktivitas. Namun, kita perlu memperkuat aspek kelembagaan, permodalan, serta kemitraan usaha agar dampaknya semakin luas dan berkelanjutan," ujarnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PS) diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas pihak yang mendukung percepatan implementasi kebijakan perhutanan sosial di tingkat daerah.

Ia menekankan bahwa selama tahun 2024–2025, kolaborasi antara pemerintah daerah, Balai PSKL, UPTD KPH, serta organisasi masyarakat sipil telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, seperti penguatan kelembagaan, perbaikan tata kelola kawasan, dan pengembangan usaha masyarakat di berbagai wilayah izin perhutanan sosial.

Baca juga: Festival Bunga Desa Resmi Dibuka, Bupati Poso: Momentum Dekatkan Pelayanan dan Budaya ke Masyarakat

Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan tetap ada dan perlu dievaluasi secara menyeluruh sebagai langkah strategis untuk mencapai target yang telah direncanakan. 

Roadmap perhutanan sosial yang disusun sebagai panduan strategis lima tahunan ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola hutan yang lestari dan adil bagi seluruh masyarakat.

"Keberhasilan program ini adalah kunci keberlanjutan pembangunan di daerah, yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Mari kita jadikan rapat ini sebagai ruang refleksi, konsolidasi, dan peneguhan komitmen bersama untuk menjaga hutan, memberdayakan masyarakat, dan membangun masa depan Poso yang hijau, lestari, dan sejahtera," tuturnya.

Baca juga: Bupati Verna Tekankan Pentingnya Keuangan Desa Transparan dan Akuntabel

Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, swasta, akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil, yang semuanya berkomitmen mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Poso diantara yang hadir antara lain Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso bersama anggota DPRD Kabupaten Poso, Andri Amaliel Managanta, para Kepala OPD Pemerintah Daerah Poso, Kepala KPH Sintuwu Maroso, Pimpinan PT Poso Energy, Direktur Yayasan Sikola Mombine, Pimpinan YPAL, Pimpinan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Kabupaten Poso, Rektor UNKRIT, Ketua Yayasan Madani Berkelanjutan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda serta undangan lainnya. (*)