Bupati Parimo Ingatkan ASN Bijak Gunakan Media Sosial dan Tak Sebar Informasi Belum Terverifikasi

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial.

Hal itu ia sampaikan menyusul maraknya penyebaran informasi belum terverifikasi di berbagai platform digital, termasuk oleh ASN.

“Saya memerintahkan kepada tim penegakan disiplin dan kode etik ASN agar memproses apabila terdapat ASN yang sengaja melakukan pelanggaran etika melalui media sosial,” tegas Erwin belum lama ini.

Ia menekankan, ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal penggunaan media komunikasi.

Baca juga: PLN UIP Sulawesi Bangun Fasilitas Air Bersih Layak Konsumsi di Bungintimbe Morowali Utara

Menurutnya, penyebaran informasi tanpa verifikasi bisa menimbulkan dampak negatif, termasuk kesalahpahaman publik terhadap kebijakan pemerintah.

“Masih banyak ASN yang menyebarluaskan informasi yang belum otentik kebenarannya. Padahal kita seharusnya menjadi teladan,” ujarnya.

Erwin menjelaskan, pemerintah telah memantau aktivitas ASN di media sosial dan menemukan adanya perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip netralitas dan etika ASN.

Ia mencontohkan fenomena isu “PPPK siluman” yang sempat ramai beredar di beberapa daerah Sulawesi Tengah, termasuk Parigi Moutong.

“Hampir seluruh daerah di Sulawesi Tengah ada informasi seperti itu. Tapi kita harus pandai menyaring,” kata Erwin.

Bupati menilai, media sosial memang penting sebagai sarana komunikasi dan informasi publik, tetapi penggunaannya harus tetap dalam koridor etika dan hukum.

Baca juga: Kepala Sekolah SD Inpres 1 Tondo Apresiasi Program Kelas Bahasa Inggris Outdoor dari Palm Tree

“Begitu keluar di salah satu akun, banyak ASN langsung meneruskan tanpa melihat atau meneliti kebenarannya,” jelasnya.

Ia mengingatkan, sikap seperti itu dapat menimbulkan citra buruk bagi ASN sebagai aparatur negara yang seharusnya menjaga integritas informasi.