Polemik Kepemimpinan Gerindra Morowali, Ketua DPC Rachmansyah Ismail: Tak Ada SK Baru

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI – Polemik kepemimpinan di tubuh Partai Gerindra Kabupaten Morowali mencuat setelah muncul klaim mandat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC yang disebut dipegang oleh Asgar Ali K.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC Gerindra Morowali, A Rachmansyah Ismail, menegaskan bahwa dirinya masih secara sah menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Morowali sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang hingga kini masih berlaku.

“Sampai saat ini tidak ada SK baru dari DPP yang mencabut atau mengganti kepemimpinan saya. Jadi saya masih Ketua DPC Gerindra Morowali yang sah,” tegas Rachmansyah Ismail, Rabu (12/11/2025). 

Baca juga: Ulang Tahun ke-50, Danpomdam XXIII/Palaka Wira Dapat Kejutan dari Sahabat

Ia menilai klaim sepihak soal penunjukan Plt Ketua tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi menimbulkan kebingungan di internal partai maupun masyarakat.

“Penetapan Plt itu harus ada mekanisme resmi dan disetujui DPP. Tidak bisa seseorang mengaku Plt tanpa ada surat keputusan yang sah,” ujarnya melalui surat ditujukan langsung kepada Ketua DPD Gerindra Sulawesi Tengah.

Rachmansyah Ismail juga mengingatkan seluruh kader agar tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas sumbernya. 

“Partai ini besar dan punya aturan. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Baca juga: Kota Palu Raih Penghargaan Nasional atas Percepatan Penurunan Stunting

Menurutnya, Gerindra di Morowali selama ini berjalan baik dan terus memperkuat struktur organisasi di tingkat kecamatan dan desa.

Ia berharap polemik ini tidak mengganggu semangat kerja kader menjelang agenda politik daerah.

“Kami tetap fokus bekerja di lapangan, memperkuat konsolidasi, dan memastikan visi partai berjalan sesuai arahan pimpinan pusat,” tambahnya.  

Rachmansyah Ismail juga meminta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sulawesi Tengah untuk memberikan penegasan resmi agar isu yang berkembang tidak semakin liar. 

“DPD perlu memperjelas posisi agar tidak ada tafsir ganda di masyarakat. Semua harus kembali ke aturan partai,” ujarnya menegaskan. 

Baca juga: Rencana Pemindahan Kapal Pelni Tuai Penolakan, Warga Pantoloan Datangi Gubernur Sulteng

Sementara itu, sejumlah kader di tingkat bawah berharap persoalan ini bisa diselesaikan tanpa menimbulkan perpecahan.

“Kalau memang masih ada SK yang sah, sebaiknya semua pihak menghormati keputusan partai. Jangan buat gaduh di tengah masyarakat,” ujar salah satu kader Gerindra Morowali sekaligus Plt Bendahara, Solihin, Kepada Tribunpalu.com.(*)