Ratusan Warga Torue Bertahan di Kantor Bupati Parigi Moutong, Tuntut Wakil Bupati Hadir

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG - Ratusan warga Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memilih bertahan di halaman kantor bupati, Kamis (13/11/2025).

Mereka menegaskan tidak akan pulang sebelum Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid datang menemui langsung massa aksi.

Keputusan itu diambil setelah perwakilan warga gagal bertemu dengan Bupati Parigi Moutong dalam mediasi yang digelar di Kantor Bupati.

Baca juga: Ammar Zoni Sakit di Nusakambangan, Kekasih Bongkar Penyebab: Kekurangan Vitamin D

Perwakilan warga yang juga koordinator aksi, Rival Tajwid, kemudian keluar dan menyampaikan hasil pertemuan kepada massa.

Ia menjelaskan bahwa pertemuan hanya dihadiri oleh Kepala Inspektorat Daerah Parigi Moutong, Sakti Lasimpala.

“Bupati tidak hadir karena alasan anaknya sakit. Tapi kami tahu masih ada wakil bupati, dan kami ingin dia datang menemui kami,” ujar Rival.

Menurutnya, warga kecewa karena merasa undangan dari pemerintah daerah sebelumnya tidak ditindaklanjuti secara serius.

Baca juga: PLN UP3 Palu Lakukan P2TL Gabungan, Pastikan Sambungan Listrik Aman dan Sesuai Aturan

“Katanya kami diundang untuk datang, tapi saat kami datang, tidak ada bupati ataupun wakil bupati. Jadi masyarakat Torue sepakat bertahan di sini,” tambahnya.

Rival menegaskan, warga tidak akan pulang meski harus menunggu hingga malam atau bermalam di halaman Kantor Bupati.

“Kami tidak mau pulang sebelum ada pejabat tertinggi kabupaten yang menemui kami langsung,” tegasnya di depan massa.

Beberapa warga bahkan terlihat membawa alas dan bekal makanan, sebagai bentuk kesiapan bertahan sampai tuntutan mereka didengar.

Aksi ini merupakan lanjutan dari desakan warga agar Kepala Desa Torue segera diberhentikan dari jabatannya.

Baca juga: Tangis Marlina di Depan Kantor Bupati Parigi Moutong: Sudah Tiga Tahun Kami Tidak Mendapat Bantuan

Sebelumnya, massa aksi lebih dulu mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Parigi untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Namun setelah menunggu lama tanpa hasil, ratusan warga akhirnya bergerak menuju Kantor Bupati Parigi Moutong.

Setibanya di lokasi, mereka langsung berorasi di depan gerbang utama sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan pencopotan kepala desa.

Pihak pemerintah daerah kemudian meminta sejumlah perwakilan warga untuk masuk menyampaikan aspirasi di ruang mediasi.

Proses mediasi itu dilakukan di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian yang berjaga di pintu gerbang.

Tak lama kemudian, massa yang terus berteriak di luar akhirnya diizinkan masuk ke halaman kantor dengan syarat tidak melakukan aksi anarkis.

Suasana sempat tegang, namun aparat berhasil menjaga situasi tetap kondusif hingga mediasi selesai.

Baca juga: Wabup Sigi Buka Kegiatan Monitoring Tim Gemas, Dorong Penurunan Stunting

Sementara aparat keamanan masih berjaga di sekitar kantor bupati untuk memastikan situasi tetap aman dan terkendali.

Menurut Rival, keputusan bertahan di lokasi adalah bentuk kekecewaan mendalam warga terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai abai.

“Ini suara masyarakat Parigi Moutong. Kami datang bukan untuk buat rusuh, tapi untuk menuntut keadilan,” pungkasnya.(*)