Kejati Sulteng Petakan Manupilasi Data Pendidikan dan Bansos di Daerah

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) menyorot potensi penyimpangan data sektor pendidikan dan bantuan sosial di kabupaten maupun kota.

Kepala Kejati Sulteng Nuzul Rahmat R menyebutkan, manipulasi data menjadi kerawanan tinggi yang kerap muncul dalam proses pelayanan publik.

“Program bantuan sosial termasuk pendidikan yang manipulasi data, penyimpangan dalam pengadaan, dan pengelolaan barang dan jasa menjadi atensi kami,” ucap Nuzul dalam pemaparan kinerja memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di Kantor Kejati Sulteng, Jl Samratulangi, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Senin (8/12/2025).

Ia mengatakan, pihaknya telah memetakan titik rawan penyimpangan dalam sistem pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, bantuan operasional, dan validitas data penerima manfaat.

Baca juga: Kejati Sulteng Sorot Penyimpangan CSR Perusahaan Tambang, Janji Tindak Tegas Aktivitas Non-Dokumen

Menurut Nuzul, sektor pendidikan adalah ruang vital yang tidak boleh disentuh praktik manipulasi apa pun karena berdampak langsung pada masa depan generasi muda.

Untuk itu, Kejati berkomitmen melakukan penindakan secara profesional dan terukur.

“Semua temuan akan kami tindaklanjuti secara terukur, profesional, terbuka, dan transparan kepada publik,” ujarnya.

Nuzul memastikan Kejati Sulteng berorientasi pada akuntabilitas dalam seluruh proses penegakan hukum.

“Pada setiap penanganan kasus mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi, kami tidak berbasis persepsi,” ucapnya.(*)