Perkuat Tata Kelola, Kanwil BPN Sulteng Ikuti Coaching Clinic SPIP 2026

TRIBUNPALU.COM - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Coaching Clinic Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2026.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (17/06/2026).

Agenda nasional tersebut melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penilaian maturitas SPIP.

Pelaksanaan Coaching Clinic ini merupakan bagian dari upaya kementerian dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas.

Melalui pembekalan ini, para peserta mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme penilaian mandiri berdasarkan pedoman baku yang berlaku.

Baca juga: Tindak Lanjuti Instruksi Gubernur, Dinas Cikasda Sulteng Pastikan Pasokan Air Bersih Korban Gempa

Baca juga: Polisi Selidiki Identitas dan Penyebab Kematian Mayat Tanpa Identitas di Pantai Talise Palu

Penilaian maturitas SPIP sendiri berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengukur tingkat kematangan sistem pengendalian intern pada suatu organisasi.

Nantinya, hasil penilaian akan dijadikan indikator efektivitas pengelolaan risiko, keandalan pelaporan, hingga pengamanan aset negara.

Selain itu, instrumen ini mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap regulasi demi mendukung ketercapaian tujuan instansi secara optimal.

Selama kegiatan berjalan, perwakilan instansi mendapatkan pendampingan teknis terkait tata cara pengisian kertas kerja serta penyusunan dokumen eviden pendukung.

Panitia juga membuka sesi diskusi interaktif untuk membahas dan mencarikan solusi atas berbagai kendala operasional yang dihadapi masing-masing satuan kerja.

Keikutsertaan Kanwil BPN Sulteng dalam agenda ini menegaskan komitmen daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan kerja mereka.

Langkah strategis tersebut diharapkan mampu mempercepat reformasi birokrasi sekaligus mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, profesional, dan terpercaya bagi masyarakat.(*)