TOPIK
BPN Sulteng
-
Kementerian ATR/BPN merupakan instansi yang memiliki kewajiban penuh untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
-
Pelayanan pertanahan harus menjadi service institution yang responsif, sederhana, bersih, dan modern.
-
Kementerian ATR/BPN berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana.
-
Melalui kegiatan itu, Kanwil BPN Sulteng mengharapkan profil kompetensi yang lengkap dari setiap pegawai.
-
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berkomitmen penuh untuk membangun sistem meritokrasi
-
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendesak percepatan sertipikasi tanah wakaf
-
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa upaya menjaga ketahanan pangan
-
Upaya itu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari awal pengajuan berkas hingga akhir proses penyelesaian berkas.
-
Target bidang tanah terdaftar ini sebagai upaya mengejar pendaftaran tanah yang lebih merata di wilayah Indonesia.
-
Sejalan dengan tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”.
-
Strategi tiga pilar tersebut dibahas dalam Rakernas hingga menghasilkan rumusan solusi dan langkah penanganannya.
-
Penanganan yang tepat dan profesional menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan dan institusi pertanahan.
-
Pada tahun 2025, Ditjen PTPP telah melaksanakan Konsolidasi Tanah di 16 provinsi dengan luas total 2.833 bidang.
-
BPN Sulteng menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
-
Tata ruang nasional dapat memuat informasi terkait potensi akan tantangan bencana dan perubahan iklim
-
Sepanjang tahun 2025, Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan berhasil mencatat capaian signifikan.
-
Satker yang mendapat predikat WBK ini, semakin melengkapi capaian Satker Kementerian ATR/BPN yang berhasil mendapat predikat dalam Zona Integritas.
-
Dalu Agung Darmawan meminta agar Rakernas 2025 menjadi momentum konsolidasi dan percepatan penyusunan dokumen Renstra secara lengkap.
-
Menteri Nusron menggunakan momen Rakernas ini untuk mengingatkan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
-
Sepanjang tahun 2025, DPR RI menerima lebih dari 200 pengaduan pertanahan, mulai dari sertipikat ganda, konflik masyarakat dengan korporasi.
-
Kehadiran Kanwil BPN Sulteng sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana pertanahan di wilayah Sulawesi Tengah.
-
Mekanisme antrean terjadwal memudahkannya dalam proses pengurusan berkas dan mengurangi waktu tunggu di Kantah.
-
Wamen Ossy menekankan perlunya sistem penegakan hukum yang lebih terstruktur di bidang pertanahan.
-
Indonesia saat ini membutuhkan penguatan ketahanan pangan, yang salah satunya ditopang oleh keberadaan sawah.
-
Ia menilai kerja sama lintas lembaga melalui Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan.
-
Hasil nyata kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan KKP dalam sertipikasi pulau-pulau ini, diharapkan dapat terus berlanjut.
-
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif, menekankan bahwa kunci keberhasilan sistem peradilan pidana, termasuk menghadapi mafia tanah
-
Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Suharto, mengapresiasi Kementerian ATR/BPN atas inisiatif Rakor Pencegahan mafia tanah.
-
Kunjungan yang berlangsung hangat tersebut disambut langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, dalam suasana penuh keakraban dan komitmen bersama.
-
Untuk membahas perkembangan perizinan tambang yang berlokasi di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved