Pemkab Poso Raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Sulteng

TRIBUNPALU.COM, PALU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, atas laporan keuangan anggaran tahun 2018.

Predikat WTP tersebut terakhir didapatkan Pemkab Poso pada tahun 2012 atau tepatnya 6 tahun yang lalu.

Bupati Poso, Darmin A. Sigilipu mengatakan hasil ini sangat menggembirakan bagi Pemda Poso.

"Kita mendapatkan WTP ini pada tahun ketiga dibawah kepemimpinan saya, bersama wakil bupati Samsuri," katanya pada sejumlah wartawan, di hotel Santika Kota Palu, Selasa (28/5/2019) malam.

Kata dia, tahun 2016 laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK hampir disclaimer untuk laporan keuangan tahun 2015.

Ini merupakan tantangan ujar Darmin. Kata dia, tidak ada yang sulit dan mustahil bila semua tim bekerja dengan baik.

• Setelah Lebaran Idul Fitri, ASN Kembali Kerja pada 10 Juni, Tidak Masuk Kerja akan Dikenakan Sanksi

"Dan hasilnya bisa dilihat sekarang ditahun ketiga ini," ujar Darmin.

Ia pun membocorkan rahasia keberhasilan Pemkab Poso meraih WTP.

Menurutnya kunci keberhasilanya, ialah menjalin komunikasi antar OPD.

Karena komunikasi antar OPD sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sesegala persoalan keuangan.

"Komunikasi dua arah, antara pemimpin dan yang dipimpin, baik bupati, Sekda dan OPD serta internalnya," katanya.

"Jadi komunikasi dan koordinasi, dua hal inilah kunci utamanya," tambahnya.

Dia mengatakan, tanpa keduanya kita tidak bisa bekerjasama.

Sebab, untuk mendapatkan WTP tidak mungkin hanya di lakukan oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, Darmin menuturkan bila predikat itu ingin terus berada di Pemkab Poso, maka perlu adanya pengawasan melekat.

• Sederet Ucapan Lebaran Idul Fitri 1440 H/2019 yang Bisa Dibagikan Melalui Instagram dan WhatsApp