Perlindungan Remaja dan Perempuan di Lokasi Bencana Jadi Perhatian Pemprov Sulteng

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sekretaris Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Moh Hidayat, mengapresiasi, apa yang yang telah dilakukan beberapa NGO, dan lembaga pemerintah lainnya.

Hal itu disampaikan katena pihak terkait telah terlibat di berbagai macam klaster yang bekerja di Sulteng, selama respon bencana 28 september lalu ucap Hidayat, saat membuka Workshop Hasil Awal dan diskusi Rencana Aksi Riset Remaja Perempuan dan Pemuda di Situasi Bencana di Sulteng, di Kota Palu, Selasa (25/6/2019).

Hidayat mengatakan, Sulteng yang saat ini sudah bangkit pasca bencana, sesungguhnya bukan hanya dari kerja- kerja pemerintah.

Namun kebangkitan Sulteng ini juga hasil dari dukungan lembaga-lembaga NGO dan lembaga pemerintah, baik asional maupun internasional.

• Dinas Kehutanan Pemprov Sulteng Godok Peraturan Daerah Terkait 8 Area Hutan Adat

"Seandainya jika hanya kami pemerintah yang menangani hal- hal bencana dan pasca bencana, saya yakin kami pasti belum bangkit sampai saat ini,"ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga sadari selama ini, ketika terjadi bencana, respon pertama yang dilakukan adalah bagaimana menyiapkan fasilitas dasar, misalnya logistik, shalter, sanitasi dan sebagainya.

Namun, selain itu ada yang sering terabaikan yaitu persoalan kaum remaja dan perempuan di daerah bencana, bagaimana mereka difasilitasi, bagaimana mereka terlibat dalam membuat keputusan dan sebagainya.

Oleh karenanya, Hidayat menganggap perlu ada perhatian khusus untuk penanganan masalah remaja dan perempuan saat terjadi bencana.

Karena remaja dan perempuan adalah menjadi korban berikutnya, yakni berbagai tindakan pemecahan dan kekerasan di lokasi pengungsian.

"Namun Alhamdulilah secara perlahan persoalan terkait remaja perempuan di pengungsian bisa teratasi berkat kerjasama antara UNFPA dan lembaga lainnya," tambahnya.

• Nelayan Terdampak Tsunami di Mpanau, Kota Palu, Sudah Kembali Melaut

Menanggapi hal itu, Kasubdit Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja Kemenkes RI Drg. Wara Pertiwi Osing, mengatakan, terkait situasi krisis kesehatan, Indonesia mempunyai delapan Klaster untuk penanganan bencana.

Salah satunya ialah klaster kesehatan, di mana remaja merupakan kelompok proporsi yang cukup besar.

Namun pemenuhan kebutuhan kelompok ini masih sangat terabaikan saat bencana, padahal saat bencana kelompok remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap resiko gangguan kesehatan.

Antara lain resiko kekerasan sexual, kekerasan berbasis gander perkawinan anak, atau tertular HIV Aids.

"Kiranya workshop ini dapat memanfaatkan pertemuan ini untuk meningkatkan perhatian terhadap pemenuhan hak remaja dan kaum muda khususnya perempuan pada situasi krisis," tutur Pertiwi.

(TribunPalu.com/Muhakir Tamrin)