Gubernur Sulteng Bahas Pertambangan dan Perlindungan Hak Masyarakat Bersama Komnas HAM

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima audiensi Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Livand Breemer, bersama jajaran di ruang kerjanya, Rabu (3/9/2025). 

Pertemuan itu membahas isu pertambangan dan perlindungan hak masyarakat yang terdampak.

Anwar menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat dari praktik pertambangan yang merugikan, baik legal maupun ilegal. 

Ia menolak adanya kriminalisasi terhadap warga yang sekadar berusaha mencari nafkah.

Baca juga: CV Anugerah Perdana Hadirkan Servis Gratis dan Uji Coba Motor Honda di Kantor KPID Sulteng

“Saya tidak ingin masyarakat dikriminalisasi hanya karena mencari penghidupan. Kalau ada perusahaan melanggar aturan dan merugikan rakyat, pemerintah tidak boleh tinggal diam. Saya tegaskan, pemerintah daerah akan berdiri bersama rakyat,” kata Anwar.

Ia bahkan menegaskan siap menggunakan kekuatan rakyat jika pihak-pihak tertentu tetap mengabaikan aturan. 

“Kalau ada yang tidak mau mendengar, saya akan kumpulkan kepala desa dan masyarakat agar tidak takut memperjuangkan hak mereka,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Sulteng, Livand Breemer, mengapresiasi langkah cepat Pemprov dalam merespons persoalan HAM di sektor pertambangan. 

Baca juga: Jual Elpiji 3 Kg di Atas HET, Polisi Tindak Pangkalan Nakal di Desa Bohotokong Banggai

Menurutnya, sinergi pemerintah dan Komnas HAM sangat penting agar penanganan kasus bisa lebih efektif.

“Kami melihat pemerintah provinsi bergerak cepat, dan itu sangat membantu kerja-kerja kami. Harapannya, kolaborasi ini terus berjalan,” ujar Livand.

Dalam kesempatan tersebut, Livand juga meminta agar gedung yang kini digunakan Komnas HAM Sulteng dapat dihibahkan menjadi aset lembaga. 

Dengan begitu, pihaknya bisa merenovasi dan menambah fasilitas pelayanan bagi masyarakat yang datang mengadu.

Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menyatakan dukungannya. 

“Saya sepakat, Komnas HAM adalah pilar penting yang selalu didengar publik. Pemprov tentu akan mendukung agar Komnas HAM bisa bekerja lebih maksimal untuk rakyat,” tuturnya. (*)