DPRD Sulawesi Selatan Gelar Rapat tentang Utang BPJS Bersama Puluhan Pimpinan Rumah Sakit Sulsel

DPRD Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) klaim BPJS dengan puluhan direktur dan pimpinan rumah sakit.

DPRD Sulawesi Selatan Gelar Rapat tentang Utang BPJS Bersama Puluhan Pimpinan Rumah Sakit Sulsel
Hasim Arfah via TribunTimur.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (18/2/2019). 

TRIBUNPALU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (18/2/2019).

RDP kali ini dihadiri langsung oleh puluhan direktur dan pimpinan rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Sulsel.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jafar Sodding mengatakan dari data sementara sekitar Rp 150 miliar utang BPJS Kesehatan.

"Dari catatan saya ada sekitar Rp 150 miliar, dan hari ini harus ada solusi konkret saat ini," kata Jafar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (18/2/2019).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (18/2/2019). (Hasim Arfah via TribunTimur.com)

Sementara itu, Legislator DPRD Sulsel dari Partai Golkar, Andi Tenri Sose mengungkapkan kartu BPJS di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tak bisa terpakai.

"Saya mau tau kerja sama dalam model apa sehingga kartu BPJS orang-orang di Sidrap tak bisa terpakai. Apakah memang beda peraturan setiap ganti pemimpin," katanya.

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid mengungkapkan, BPJS sekarang ini lebih ribet.

"Waktu Pak Syahrul (Gubernur Sulsel) ada kesehatan gratis sehingga hanya perlu KTP dan KK. Sekarang ini, ada orang tinggal di rumah sakit haji tinggal tapi tidak bisa berobat karena harus ambil rujukan di rumah sakit daerah," katanya.

Sehingga, dia meminta sebaiknya kesehatan gratis dikembalikan.

"Kesehatan gratis itu adalah aspirasi masyarakat miskin, kalau mandiri tidak ada masalah. Mereka keluar daerah saja tidak bisa. Aturan boleh saja, tapi jangan membuat susah," katanya.

Selain itu, Kadir menyarankan BPJS berutang untuk membayar utang ke rumah sakit.

"Jangan rumah sakit yang berutang," katanya.

Legislator DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN), Irfan AB meminta BPJS membuat regulasi khusus orang miskin.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul "Puluhan Direktur Rumah Sakit Bahas Utang BPJS Kesehatan di DPRD Sulsel"

Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved