Donald Trump Ubah Aturan Drone Perang AS, Transparansi Laporan Kematian Warga Sipil Terancam

Donald Trump diam-diam menandatangani perintah eksekutif yang mengubah cara pemerintahnya melaporkan kematian akibat drone AS.

Anthony Behar via time.com
Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump. 

"Keputusan ini akan menyembunyikan dari publik penghitungan pemerintah AS mengenai jumlah total kematian yang disebabkannya setiap tahun dalam program kekuatan mematikannya."

Anggota kongres Adam Schiff, seorang Demokrat sekaligus ketua House Intelligence Committee, mengatakan, "Tidak ada pembenaran untuk mengakhiri praktik yang telah berjalan pada era Obama itu,"

Adam Schiff menyebut praktik tersebut sebagai 'ukuran penting untuk transparansi publik', lapor BBC.

Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan kepada Associated Press, pemerintah AS berkomitmen penuh untuk "meminimalisir - sebisa mungkin - jumlah korban masyarakat sipil dan mengakui tanggung jawab yang terjadi selama operasi militer."

Akurasi laporan jumlah korban jiwa masyarakat sipil yang dipertanyakan

Menurut laporan tahunan Direktur Intelijen Nasional, yang dirilis setiap tahun sejak 2016, ada sekitar 64 hingga 116 kematian sipil akibat serangan drone AS di zona non-tempur antara 2011 dan 2015.

Serta satu kematian warga sipil pada 2016.

Laporan tahun 2017 tidak dirilis, meskipun perintah untuk merilis laporan kematian warga sipil tersebut masih berlaku.

Jumlah korban masyarakat sipil untuk setiap tahun biasa dirilis pada Mei tahun berikutnya.

Namun saat ini, laporan tahun 2018 belum dirilis.

Mayoritas kematian warga sipil dari drone atau pesawat tak berawak AS terjadi di wilayah pertempuran.

Biro Investigasi Jurnalisme memperkirakan ada sekitar 769 hingga 1.725 warga sipil yang tewas sejak 2004, berdasarkan analisis data dari pejabat pemerintah, militer, dan intelijen serta laporan media dan lapangan yang dianggap kredibel.

Biro tersebut mengatakan, ada 2.243 serangan pesawat tak berawak selama dua tahun pertama masa kepresidenan Donald Trump.

Bandingkan dengan 'hanya' 1.878 serangan yang terjadi selama delapan tahun masa jabatan penuh Barack Obama.

Kelompok-kelompok hak asasi dan pemantauan mempertanyakan angka-angka yang dikeluarkan oleh pemerintah AS.

Sumber: Tribun Palu
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved