Pasca Quick Count Pilpres 2019, Ini 2 Polemik yang Muncul Antara BKN dan TKN

TRIBUNPALU.COM - Pemilihan Presiden 2019 tidak serta merta berakhir setelah hari pemungutan suara pada 17 April 2019.

Setelah sejumlah lembaga survei mengumumkan hasil hitung cepat atau quick count, muncul polemik.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak percaya terhadap hasil quick count sejumlah lembaga yang menempatkan rivalnya, Joko Widodo-Maruf Amin, lebih unggul.

Mereka lebih percaya penghitungan internal dan mengklaim kemenangan Prabowo-Sandiaga.

Kini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga pun saling adu data.

Bahkan, muncul tantangan untuk membuka dapur penghitungan suara masing-masing.

Adu data

Pada Rabu (17/4/2019) malam, Prabowo mengklaim memenangi Pilpres 2019.

Ia mengklaim bahwa hasil penghitungan sementara yang dilakukan internal timsesnya, Prabowo-Sandiaga memperoleh 62 persen suara.

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, meragukan data tersebut.

Dia mengatakan, ada lebih dari 800.000 TPS pada Pemilu 2019.

Jika Prabowo mengklaim mendapat data dari 320.000 TPS, itu artinya 40 persen dari total TPS.

Menurut dia, tidak mungkin 40 persen data bisa masuk dalam waktu satu hari.

Bahkan, pergerakan data masuk dalam situs Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berjalan secepat itu.

"Kalau dalam waktu satu hari bisa 40 persen data dimiliki, itu mencurigakan," kata dia.

TKN mengaku mendapatkan informasi mengenai jumlah sampel data yang dipakai BPN hingga akhirnya mengklaim menang.

Menurut Arya, BPN menggunakan sampel sedikit TPS kemudian langsung mengklaim kemenangan.

Contohnya, kata dia, BPN hanya menggunakan sampel 30 TPS di Lampung dan 468 TPS di DKI Jakarta.

Padahal, jumlah TPS di dua provinsi itu mencapai puluhan ribu.

Buka dapur penghitungan

TKN juga merasa gerah dengan narasi kecurangan pemilu yang terus diembuskan BPN Prabowo-Sandiaga terus menerus.

Akhirnya, TKN Jokowi-Maruf membuka war room yang bisa diakses publik.

Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy menjelaskan, di war room ini terdapat 250 personel yang akan bekerja selama 24 jam setiap hari dalam tiga shift.

Mereka melakukan rekapitulasi hitung nyata atau real count dari hasil verifikasi C1 dari TPS seluruh Indonesia.

Hasil C1 diperoleh dari aplikasi yang dimiliki TKN, yakni JAMIN, sebuah aplikasi pelaporan saksi mulai dari TPS.

"Aplikasi ini memudahkan saksi untuk melaporkan hasil penghitungan suara serta foto C1 dari TPS," kata Lukman Edy.

Sementara itu, Arya Sinulingga mengatakan, siapa saja boleh datang ke war room yang terletak di Hotel Gran Mulia itu.

Pihak-pihak yang merasa ada kecurangan boleh ikut memeriksa data bersama relawan di war room TKN.

Arya menantang balik BPN Prabowo-Sandiaga untuk mau buka-bukaan dapur penghitungan suara mereka.

Menurut dia, klaim kemenangan Prabowo selama ini harus diikuti dengan penjabaran data yang lengkap.

"Kami kemarin sudah membuka real count room kami di salah satu hotel. Wartawan bebas melihat, bisa mengambil gambar, bisa lihat orangnya yang bekerja bagaimana, meng-input datanya pun diperlihatkan di sana," ujar Arya.

"Tetapi sampai hari ini apakah pihak sebelah berani membuka real count room mereka?" tambah Arya.

Ketika ditanya soal transparansi penghitungan internal mereka, beberapa elite BPN tak secara lugas menjawab tantangan ini.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon mengatakan, pada saatnya nanti BPN akan membuka data itu. Ketika ditanya kapan, Fadli tidak memberi jawaban jelas.

"Nanti dong, kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu," ujar Fadli.

Fadli mengatakan, pusat penghitungan data BPN ada di beberapa tempat.

Namun, Fadli tidak menjelaskan lebih lanjut soal penghitungan internal ini.

Dia malah membahas hal lain yaitu soal peretasan yang dialami oleh BPN sejak quick count.

Sementara itu, Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said mengatakan dapur penghitungan tidak bisa diperlihatkan seluruhnya kepada publik.

"Di berbagai partai politik koalisi kami, mereka juga punya dan kebijakan masing-masing. Tapi saya kira kan ada bagian-bagian dapur kami. Kalau kita punya dapur kan tidak seluruhnya bisa dipertontonkan," ujar dia.

Sudirman hanya menggambarkan cara kerja tim penghitungan real count ini.

Dia mengungkapkan, pihaknya memiliki tim yang bertugas untuk menghitung dan memantau proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

Selain BPN, masing-masing partai politik juga memiliki tim yang memiliki tugas yang sama.

Meski tidak bisa membuka data secara keseluruhan, Sudirman mengatakan, data mereka bisa memperkuat argumen klaim kemenangan.

"Ini bukan 'war' kan, ini kompetisi tentu ada tim yang menghitung. Kami punya lapisan data yang berlapis-lapis yang Insya Allah akan memperkuat argumen kami," kata Sudirman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polemik Pasca-"Quick Count", Adu Data TKN dan BPN hingga Tantangan Buka Dapur Penghitungan"