Koalisi Sulteng Bergerak Tanggapi Kendala Penyaluran Dana Stimulan di Parigi dan Donggala

Pemerintah, kata Adriansa, selama ini seperti tidak percaya diri dengan kapasitas perangkatnya di bawah.

Sementara lembaga-lembaga non-pemerintah dari internasional justru memanfaatkan institusi pemerintah yang ada di desa untuk melakukan assessment data, termasuk melakukan verifikasi data.

"Tidak heran jika lembaga non-pemerintah lebih dipercaya oleh korban ketimbang pemerintah kita," katanya.

Pasalnya, mereka meyakini bahwa warga dan perangkat desa serta lembaga di tingkat kampung dapat melakukan kerja-kerja pendataan dengan cara yang partisipatif.

Sehingga, dalam kerja-kerja pendataan mereka jauh lebih cepat dan valid dari pada data pemerintah.

"Dan ini fakta, persoalan di lapangan memang seperti itu," katanya.

Jika pemerintah tidak percaya dengan institusi di bawahnya, maka harusnya dari awal pemerintah melakukan pelatihan hingga di tingkat paling bawah, termasuk para korban.

Partisipasi masyarakat ini sangat penting karena mereka yang merasakan langsung dampak bencana.

Sehingga ketika melakukan pendataan, para korban juga dapat berkontribusi dengan memberikan data yang valid kepada pemerintah.

Untuk itu, Adriansa mendesak dana stimulan segera diberikan kepada korban bagaimana pun caranya.

Sebab, sudah hampir delapan bulan warga tinggal di huntara maupun di pengungsian darurat.

"Pemerintah pasti tahu penderitaan mereka selama ini, sehingga tidak ada alasan lagi," harapnya.

"Sudah cukup janji-janji pemerintah selama ini yang menyakiti hati para korban," tanbahnya.

Selain itu, ia berharap pemerintah segera memberikan semua hak korban tanpa skema-skema bertahap.

"Jangan lagi penyaluran dana stimulan diberikan secara bertahap serta membagi kategori yang membuat sebagian korban tidak mendapatkan hak dasarnya," pungkasnya.