Sidang Pilpres 2019

Jelang Putusan Besok, Massa Terus Berdatangan ke Gedung MK, Ini Alasan Polisi Tak Berikan Izin

Massa ajukan rencana 'Aksi damai kawal MK' hari ini, berikut alasan Polri tak beri izin hingga pengakuan korlap massa terkait kebebasan berpendapat.

Jelang Putusan Besok, Massa Terus Berdatangan ke Gedung MK, Ini Alasan Polisi Tak Berikan Izin
KOMPAS.com/Ryana Aryadita
Massa melakukan aksi di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (26/6/2019) siang. 

TRIBUNPALU.COM - Rencana aksi unjuk rasa mengawal proses Mahkamah Konstitusi (MK) memutus sengketa Pemilu yang bakal dilakukan oleh Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) serta ormas lainnya, ternyata dipercepat pada Rabu (26/6/2019) siang ini.

Awalnya, aksi unjuk rasa ini akan dilakukan pada Jumat, 28 Juni 2019, tetapi rencana tersebut dipercepat seiring rencana MK yang juga mempercepat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 ini.

MK mengubah rencana untuk memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan pemohon, dalam hal ini Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, pada Kamis (27/6/2019).

Namun, sebelum mereka melakukan orasi, Kapolri Jenderal Polisi, Tito Karnavian menegaskan melarang aksi unjuk rasa di depan Gedung MK jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

"Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, kepada Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK," kata Tito Karnavian di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Alasannya, ujar Tito Karnavian, bahwa unjuk rasa tetap harus menaati sejumlah ketentuan, seperti tidak mengganggu ketertiban publik.

Alumni 212 Punya Rencana Demo 28 Juni, Moeldoko: Mau Apa Lagi Sih? Masyarakat Ingin Hidup Damai

Sementara itu, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengatakan pihaknya tetap mengikuti arah Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yakni tidak mengizinkan massa untuk melakukan aksi apa pun jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

Harry Kurniawan pun sudah menanyakan perihal durasi massa berkumpul.

"Makanya saya mintanya dulu mereka mau sampai jam berapa. Kalau kami kan enggak ngeluarin izin. Kalau polisi ada tahapan SOP-nya, jelas perintah pimpinan enggak boleh," ucapnya, Rabu (26/6/2019).

Meski tak mengantongi surat Perijinan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, massa telah memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat.

Halaman
123
Penulis: Isti Tri Prasetyo
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved