Palu Hari Ini

Kerja MK Masih Menumpuk Jadi Alasan BRPK Anggota DPRD Kota Palu Terpilih Lambat Dikeluarkan

KPU Kota Palu terpaksa menunda Rapat Pleno Terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD untuk Pemilu 2019, Rabu (3/7/2019) malam.

Kerja MK Masih Menumpuk Jadi Alasan BRPK Anggota DPRD Kota Palu Terpilih Lambat Dikeluarkan
TRIBUNPALU.COM/Muhakir Tamrin
KPU Kota Palu menunda pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih anggota DPRD, Rabu (3/7/2019) malam. 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, terpaksa harus menunda Rapat Pleno Terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Pemilu 2019, Rabu (3/7/2019) malam.

Rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Kota Palu, Agussalim Wahid itu, ditunda karena instruksi dari KPU RI.

Agus sapaannya, mengatakan, penundaan atas instruksi KPU RI itu dikarenakan sampai dengan Rabu malam, Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengeluarkan buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) untuk calon terpilih anggota DPRD Kota Palu.

KPU Kota Palu menunda pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih anggota DPRD, Rabu (3/7/2019) malam.
KPU Kota Palu menunda pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih anggota DPRD, Rabu (3/7/2019) malam. (TRIBUNPALU.COM/Muhakir Tamrin)
KPU Kota Palu menunda pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih anggota DPRD, Rabu (3/7/2019) malam.
KPU Kota Palu menunda pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih anggota DPRD, Rabu (3/7/2019) malam. (TRIBUNPALU.COM/Muhakir Tamrin)
KPU Kota Palu menunda pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih anggota DPRD, Rabu (3/7/2019) malam.
KPU Kota Palu menunda pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih anggota DPRD, Rabu (3/7/2019) malam. (TRIBUNPALU.COM/Muhakir Tamrin)

Pendukung Buat KTP Prabowo-Sandi Tanpa Izin, Waketum Gerindra Ancam Pembuat Akan Bawa ke Jalur Hukum

Gagal di Pileg 2019, 10 Politikus Ini Lamar Jadi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

"Ini diperintahkan kepada seluruh KPU di Indonesia, walaupun kabupaten dan kota tersebut tidak ada gugatan seperti Palu, tetap harus menunggu BRPK," jelas Agus.

Seharusnya, dalam tahapan pemilihan umum, BRPK untuk anggota DPRD terpilih itu diterima KPU pada tanggal 1 Juli 2019 lalu.

Namun, kata Agus, karena saat ini ada sekitar 523 satuan kerja yang dilayani oleh MK untuk pembuatan BRPK, maka penyelesaiannya pun sedikit terlambat dari jadwal yang ditetapkan.

Belum lagi lanjut Agus, ada beberapa gugatan sengketa pemilu yang tidak jelas gugatannya, yang membuat MK harus memilah-milah gugatannya.

"Inilah yang membuat lama (proses pengeluaran BRPK dari MK, red)," jelasnya.

Untuk waktu pelaksanaan kembali rapat pleno, jelas Agus, pihaknya menunggu BRPK dari MK.

Nantinya, BRPK itu diserahkan MK kepada KPU RI, kemudian didistribusi ke masing-masing KPU di Kota Palu.

Halaman
12
Penulis: Haqir Muhakir
Editor: Rizkianingtyas Tiarasari
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved