Ngobrol Mewah Tribunnews.com Menguak Penyimpangan Sistem Zonasi PPDB Online 2019

TRIBUNPALU.COM - Tribunnews.com kembali menggelar diskusi bulanan atau Ngobrol Mewah (Mepet Sawah) bertema menguak penyimpangan sistem zonasi PPDB Online 2019, Kamis (18/7/2019).

Meskipun hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) online telah berakhir pada 9 Juli 2019, ternyata masih meninggalkan polemik besar untuk masyarakat.

Etty Retnowati (Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo) yang diwakili Unggul (Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Solo), Dr Muhammad Rohmadi M Hum (Pakar Pendidikan UNS), dan Kangsure Surotov (Direktur Yayasan Satu Karsa Karya).

Selanjutnya ada Agung Wijayanto (Ketua MKKS SMA Solo), Bambang Saptono (Orangtua siswa, warga Solo) menjadi narasumber diskusi yang membicarakan tentang penyimpangan sistem zonasi PPDB Online 2019.

• Cerita Sedih Pasha, Anak Keluarga Miskin yang Jadi Korban Sistem Zonasi saat Daftar SMP Negeri

Caruk maruk penentuan jarak pada sistem zonasi PPDB online 2019 di Kota Solo

Agung memiliki kesempatan terlebih dahulu untuk memaparkan materinya berdasarkan kapasitas yang dia miliki.

Agung menganggap jika mutu pendidikan diawali dengan zonasi PPDP online.

Dalam hal ini mengacu pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 Tentang PPDB.

Pada tahun 2018 lalu sistem zonasi paling kecil adalah tingkat kecamatan, tetapi tahun ini dikerucutkan menjadi tingkat kelurahan.

Di Solo sendiri ada dua kecamatan yang tidak ada sekolahan.

Ini terjadi lantaran posisi geografis yang tidak merata dalam satu kecamatan.

Pada tahun lalu, dari pihak pemerintah mengakomodir dari jarak maksimal 4 km menjadi 6 km, dari kelurahan ke lokasi sekolahan.

Tahun ini sekolah menerima peserta didik dengan ring yang pendek yakni 1,3 km dan di luar Solo bisa mencapai 9 km.

• Zonasi PPDB, SMA/SMK di Daerah Terdampak Bencana Dapat Perlakuan Khusus

Prioritaskan jarak terdekat kelurahan menuju sekolah

Sekolah memprioritaskan calon siswa yang lebih dekat ke sekolah meskipun ada siswa lain yang nilainya lebih bagus tapi rumahnya lebih jauh.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Solo, Unggul, mengatakan jika yang diprioritaskan dalam PPDB adalah jarak terdekat kelurahan di wilayah tempat tinggal calon peserta didik menuju sekolah.

''Zonasi sudah tahun ke 2 dan sistem sekarang merupakan hasil dari perbaikan-perbaikan dari tahun kemarin.

Sistem Aplikasi akan mencarikan zonasi anak yang paling dekat dari kelurahan menuju sekolah,'' kata unggul.

Unggul juga mengaku jika pelaksanan sistem zonasi di Kota Solo bekerjasama dengan berbagai dinas terkait, seperti Disdukcapil (untuk penyediaan data base yang diambil secara real time), Dinas Sosial, Bappeda (penentu titik koordinat RT).

• Cerita Orang Tua Siswa soal Zonasi PPDB yang Membludak, Datang Jam 05.00 Antrean di Atas 50-an

Sistem zonasi ini diterapkan semata-mata untuk pemerataan sekolah.

Dengan begitu, tidak akan ada istilah sekolah favorit, sekolah tidak bagus dan sebagainya.

Unggul menambahkan jika anak-anak yang terkategori pintar bisa menjadi katalisator di sekolah.

"Anak yang pintar diharapkan bisa menjadi katalisator. Biar anak-anak tidak terbawa dengan anak tanda kutip (kurang pintar). Sehingga dengan adanya sistem zonasi diharapkan anak menjuarai olimpiade bisa menyebar di segala sekolah'' kata Unggul.

Sistem zonasi rubah mindset masyarakat

Tujuan pendidikan adalah untuk memeratakan di semua sisi atas perintah undang-undang.

Pemerintah sendiri menginginkan sekolah tidak ada cap favorit/tidak favorit.

Dengan adanya sitem zonasi PPDB online 2019, diharapkan mampu merubah mindset orang tua atau wali tentang sekolah yang berlabel favorit/tidak favorit.

Menurut pakar pendidikan dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dr Muhammad Rohmadi M Hum, mengatakan meskipun PDDB sudah berdasarkan sistem zonasi, tetapi sistem tersebut perlu adanya perbaikan yang berkelanjutan.

"Meskipun sistem zonasi, perlu adanya perbaikan berkelanjutan. Mulai dari menyiapkan standarisasi yang sama, bahan ajar yang sama, gedung, fasilitas, guru.'' kata Rohmadi.

Pemerataan ini diharapkan bisa mendukung wilayah tertentu yang penduduknya banyak bisa tertampung  dan pembelajaraan akan terbangun.

"Untuk mendukung wilayah tertentu yang penduduknya banyak bisa tertampung. Ini harus se iya se kata. Terutama pembelajaran pada sistem zonasi ini diharapkan bisa terbangun,'' imbuh Rohmadi.

• Dinas Pendidikan Jabar Panggil sejumlah Orangtua Siswa yang Gunakan Alamat Sama di PPDB Jalur Zonasi

Pembenahan sistem zonasi

Kangsure Surotov, Direktur Yayasan Satu Karsa Karya, mengatakan jika berdasarkan pengamatanya sistem zonasi tahun ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya.

Kangsure berpendapat jika sistem zonasi perlu adanya pembenahan dari mulai sosialisasi, koordinasi,sistem PPDB online, stigma sekolah favorit, dan rekomendasi.

''Sebagai pelayan publik, pemerintah belum memberikan pemahaman kepada masyarakat akan kebijakan sistem zonasi PPDB online,sehingga masyarakat kurang paham akan hal itu. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum berjalan harmonis. Seharusnya tidak ada kisruh di masyarakat hingga banyak orang tua yang menignap di sekolahan untuk mendapatkan kursi.

''Tidak hanya orang tua, bayang-bayang perguruan tinggi pun tidak akan terlepas dari SMA favorit, SMP favorit, Penyelenggara pendidikan, hingga dari kulitas guru itu sendiri,'' ujar Kangsure.

Dampak sistem Zonasi PPDB online terhadap psikis anak

Salah satu orang tua peserta PPDB, Bambang Saptono, mendaftarkan anaknya di SMAN 4 Surakarta.

SMA tersebut merupakan sekolah terdekat dari rumahnya, yakni berjarak sekitar 2,3 km dari rumahnya.

''Anak saya terlempar dari SMAN 4 Surakarta ke SMAN 6 Surakarta, lalu keterima SMA di Colomadu, Karanganyar yang jaraknya 8 km. Bilangnya zonasi itu mendekatkan domisili dengan sekolah tapi kok dapatnya sekolah yang lebih jauh,'' kata Bambang dengan nada yang emosi.

Menurut Bambang, pendaftaran SMA di Kota Solo saat ini dipenuhi oleh orang yang tinggal satu kelurahan dengan SMA tersebut.

Bambang juga menduga jika banyak peserta memanfaatkan SKD dan KK agar bisa diterima di SMA pilihannya.

''Heran saya, ada ratusan orang pendaftar dalam beberapa kelurahan, tapi kok 200 siswa diisi satu kelurahan yang paling dekat dengan SMA tersebut. Banyak yang curang memanfaatkan SKD abal-abal,'' Imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Solo, Agung Wijayanto, mengaku belum mendapati penyalahgunaan SKD.

''Sampai saat ini tim verifikasi kami belum mendapati adanya dugaan penyalahgunaan SKD,'' kata Agung menaggapi pemaparan Bambang.

Diiringi dengan emosi yang tak tertahankan, Bambang juga bercerita jika sang buah hati mengalami trauma karena sistem zonasi ini.

Anaknya tidak mau sekolah selama satu tahun lantaran tidak diterima di SMAN 4 Surakarta dan sekarang di SMAN 6 Surakarta.

Bambang juga sudah melakukan berbagai cara agar sang anak mau bersekolah.

Mulai dari diiming-imingi fasilitas mobil untuk dia pergi ke sekolah, hingga berucap jika SMAN 6 Surakarta adalah sekolahnya Presiden Indonesia, Joko Widodo.

Namun itu hanya sia-sia, Bambang mengaku jika anaknya ogah-ogahan untuk sekolah dan  mengalami tekanan psikis yang lebih berat lagi.

Anaknya yang setahun berhenti sekolah, mengalami bullying di sekolahnya karena tidak mendapatkan sekolah favorit dan juga masih berada di kelas satu sedangkan teman seangkatannya sudah kelas dua.

(TribunPalu.com/Sulastri)