Breaking News:

Sulteng Hari Ini

Sulteng Hari Ini: Sulteng Bergerak Siap Fasilitasi Warga Huntara Palu yang Ingin Gugat Pemkot

Algintara berharap Pemkot Palu tidak melanjutkan niatnya untuk mengusir korban yang dianggap tidak memiliki rumah sebelum terjadi bencana.

HO do. Pribadi
Juru Bicara Sulteng Bergerak, Firmansyah Algintara 

Soal Pengusiran Warga Huntara Palu, Sulteng Bergerak Siap Fasilitasi Warga Jika Ingin Menggugat Pemko

TRIBUNPALU.COM, PALU - Koalisi Sulteng Bergerak menyatakan siap memfasilitasi korban bencana jika ada yang ingin melakukan gugatan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.

Pernyataan tegas Sulteng Bergerak ini menyusul adanya pengusiran terhadap warga hunian sementara (huntara) karena dinilai tak layak tinggal di huntara Jl Asam III, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, pada Senin (22/7/2019) kemarin.

"Para penyintas yang merasa dirugikan dengan perlakuan diskriminatif dan tidak adil berhak untuk melakukan gugatan hukum kepada Pemkot Palu," ujar Juru Bicara Sulteng Bergerak Firmansyah Algintara kepada Tribunpalu.com, Rabu (24/7/2019).

Pasalnya menuru Algintara, Dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang kebencanaan pasal 3 ayat 2 huruf h, jelas Algintara, bahwa pemerintah tidak boleh diskriminatif dalam penanggulangan bencana.

IAIN Palu Bersiap Uji 838 Mahasiswa Baru Jalur PTKIN

Algintara beranggapan bahwa sikap Pemkot Palu saat ini sangat bertentangan dengan semangat undang-undang dasar (UUD) 1945 sebagai landasan dalam penanggulangan bencana.

"Tindakan diskriminatif ini telah mencederai prinsip penanganan bencana," tegas Algintara.

Selain itu kata Algintara, Pemkot Palu sebenarnya telah menyalahi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 4 tahun 2015 tentang bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana.

Dalam Permensos nomor 4 tahun 2015 pasal 15 ayat 1 huruf a kata dia, tegas dijelaskan bahwa kriteria penerima bantuan isi hunian sementara atau hunian tetap adalah seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami bencana.

"Tidak ada disebutkan bahwa kriteria penerima huntara atau huntap hanya mereka yang sebelumnya memiliki rumah sebelum bencana," tegasnya.

Geger Bayi Meninggal karena Ditolak Rumah Sakit di Makassar, Ini Penjelasannya

Ia berharap Pemkot Palu tidak salah menerjemahkan Undang-Undang Kebencanaan maupun Permensos nomor 4 tahun 2015.

Halaman
12
Penulis: Faiz Sengka
Editor: Bobby Wiratama
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved