Anggap Kenaikan Premi BPJS Hal yang Wajar, Moeldoko: Sehat Itu Mahal

TRIBUNPALU.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, kenaikan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan merupakan sesuatu yang wajar.

Sebab, iuran yang terlalu rendah selama ini mendatangkan banyak masalah.

Mulai dari pelayanan kesehatan yang tidak maksimal hingga defisit keuangan pada BPJS.

"Kan kami di KSP yang menangani persoalan BPJS. Kami pahami untuk itu sangat wajar iuran dinaikan," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Saya tidak ingin ada istilah kesehatan itu murah. Sehat itu mahal, kalau sehat murah, orang nanti semua menyerahkan ke BPJS. Mati nanti BPJS," sambung dia.

• Tanggapan BPJS Kesehatan soal Premi JKN-KIS Akan Naik

Menurut Moeldoko, kenaikan iuran ini sudah disepakati dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

Kenaikan akan berlaku bagi pemegang kartu BPJS di semua kelas.

"Semua kelas, karena antara jumlah urunan dengan beban yang dihadapi oleh BPJS tdak seimbang, sangat jauh," kata Moeldoko.

Namun untuk besaran kenaikannya, menurut Moeldoko, sejauh ini belum diputuskan.

Besaran kenaikan masih akan menunggu kajian di Kementerian Keuangan.

"Nanti. Itu nanti kemenkeu," kata dia.

Ada beberapa jenis iuran JKN-KIS yang diatur di BPJS Kesehatan.

Besarannya pun berbeda-beda, tergantung jenis pesertanya.

Misalnya, premi yang ditanggung pegawai negeri sipil akan berbeda dengan premi untuk pegawai BUMN.

• Pemerintah Akan Naikan Premi JKN-KIS, Segini Iuran Peserta BPJS Kesehatan Saat Ini

Dilansir dari situs BPJS Kesehatan, berikut rincian premi yang berlaku saat ini:

1. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5 persen dari gaji per bulan dengan ketentuan 3 persen dibayar pemberi kerja, dan 2 persen dibayar peserta.

2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD, dan Swasta juga sebesar lima persen dari gaji per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan 1 persen dibayar peserta. Baca juga: Rencana Pemerintah Tutup Defisit BPJS, dari Wacana Kenaikan Premi hingga Pelibatan Pemda

3. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iurannya sebesar 1 persen dari gaji per orang per bulan. Iuran ini ditanggung penuh oleh pekerja penerima upah.

4. Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun perbulan. Biaya ini dibayarkan oleh pemerintah.

5. Bagi peserta mandiri yang termasuk peserta bukan penerima upah memiliki iuran berbeda tergantung kelasnya.

a. Perawatan Kelas III dikenakan iuran sebesar Rp 25.000 per bulan

b. Perawatan Kelas II dikenakan iuran sebesar Rp 51.000 per bulan.

c. Perawatan Kelas I dikenakan iuran sebesar Rp 80.000 per bulan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Moeldoko: Wajar Iuran BPJS Naik, Sehat Itu Mahal",