Penjelasan BMKG Soal Rendahnya Tingkat Kegempaan di Kalimantan, Calon Lokasi Ibu Kota RI yang Baru

TRIBUNPALU.COM - Wacana perpindahan ibu kota negara RI semakin kencang berembus.

Lokasi ibu kota negara RI yang baru telah diumumkan, meski belum dijelaskan secara persis di mana.

Hal ini diketahui saat Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara RI dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Presiden Joko Widodo menyampaikannya dalam pidato kenegaraan di depan anggota MPR/DPR RI pada Jumat (16/8/2019) lalu.

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan Kalimantan menjadi lokasi baru ibu kota negara RI adalah faktor keamanannya dari bencana alam.

Diketahui, DKI Jakarta saat ini rawan banjir.

Tak hanya itu, DKI Jakarta juga diklaim sebagai salah satu kota di dunia yang paling cepat tenggelam.

Diwartakan Tribunnews.com mengutip johnenglander.net, Jakarta ditetapkan sebagai kota yang memiliki percepatan kenaikan permukaan air laut tertinggi di dunia.

Yakni, sekitar 10 kaki atau tiga meter dalam tiga puluh tahun terakhir.

Selain itu, ada 'sedikit kelebihan' yang dimiliki Pulau Kalimantan sebagai lokasi ibu kota yang baru jika dikaitkan dengan bencana alam yang kerap melanda Indonesia; gempa bumi.

Di antara pulau-pulau yang berada di wilayah Indonesia, Pulau Kalimantan dinilai memiliki aktivitas kegempaan yang paling rendah.

Hal ini diungkapkan dalam rilis berita yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Minggu (24/8/2019).

BMKG mencatat, Pulau Kalimantan adalah satu-satunya pulau di Indonesia dengan tingkat aktivitas kegempaan relatif paling rendah.

"Meskipun di Pulau Kalimantan terdapat struktur sesar dan memiliki catatan aktivitas gempa bumi, tetapi secara umum wilayah Pulau Kalimantan masih relatif lebih aman jika dibanding daerah lain di Indonesia, seperti Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua yang memiliki catatan sejarah gempa merusak dan menimbulkan korban jiwa sangat besar," ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Jakarta, Sabtu (24/8/2019).

Kondisi seismisitas Pulau Kalimantan yang relatif rendah ini berdasarkan sejumlah fakta, yakni:

1. Wilayah Pulau Kalimamtan memiliki jumlah struktur sesar aktif yang jauh lebih sedikit dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia.

2. Wilayah Pulau Kalimantan lokasinya cukup jauh dari zona tumbukan lempeng (megathrust).

Oleh karena itu, suplai energi yang membangun medan tegangan terhadap zona seismogenik di Kalimantan tidak sekuat akumulasi medan tegangan zona seismogenik yang lebih dekat zona tumbukan lempeng.

3. Beberapa struktur sesar di Kalimantan kondisinya sudah berumur tersier, sehingga segmentasinya banyak yang sudah tidak aktif lagi dalam memicu gempa.

BACA JUGA:

• Ada Isu Gempa Besar di Sulteng Bulan Depan, BMKG Palu Tegaskan Gempa Bumi Tak Bisa Diprediksi

• Catatan BMKG Tunjukkan Adanya Peningkatan Aktivitas Gempa Bumi di Indonesia Selama Juli 2019

• 3 Tips Sederhana yang Bisa Dilakukan Orangtua untuk Kurangi Ketakutan Anak Saat Gempa Bumi

Meski begitu, diperlukan strategi mitigasi bencana yang tepat untuk mengantisipasi bencana, khususnya di wilayah pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Sebab, ketiga wilayah tersebut berhadapan langsung dengan sumber gempa.

Dwikorita menambahkan, "Tata ruang pemanfaatan daerah pesisir harus berbasis mitigasi bencana, Ini penting guna mengantisipasi bencana tsunami di pantai rawan tsunami dan tangguh menghadapi tsunami."

Dwikorita juga menegaskan, salah satu upaya untuk menyelamatkan masyarakat dari tsunami adalah konsep evakuasi mandiri.

Evakuasi mandiri dengan menjadikan guncangan gempa kuat sebagai peringatan dini tsunami alami dapat menjamin keselamatan masyarakat.

Sehingga, kegiatan sosialisasi perlu diadakan untuk masyarakat dan stakeholder di wilayah pantai rawan tsunami, yang meliputi edukasi evakuasi mandiri dan pelatihan evakuasi (drill).

Pihak atau lembaga terkait yang berwenang mengadakan sosialisasi tersebut meliputi BNPB, BPBD, BMKG, dan lainnya.

Dengan adanya sosialisasi evakuasi mandiri, diharapkan masyarakat yang tinggal di zona sesar aktif dan di kawasan pesisir dapat memahami bagaimana cara menyelamatkan diri dan orang lain saat gempa bumi dan tsunami terjadi.

"Jika tempat tinggal kita di daerah rawan, maka yang penting dan harus disiapkan adalah langkah mitigasinya, kesiapsiagaannya, kapasitas masyarakat dan stakeholder, serta infrastruktur yang kuat untuk menghadapi gempa dan tsunami yang mungkin terjadi," terangnya.

Tak hanya di Kalimantan, strategi mitigasi bencana dan evakuasi mandiri dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami juga perlu dilakukan di wilayah lainnya di seluruh Indonesia.

Tak hanya soal evakuasi mandiri dan pengelolaan tata ruang berbasis mitigasi bencana, monitoring gempa bumi di wilayah Indonesia juga diperkuat.

Deputi Geofisika BMKG Mohammad Sadly, mengatakan Pulau Kalimantan memang relatif lebih aman secara seismik jika dibandingkan dengan pulau-pulau besar di Indonesia.

Meski demikian, saat ini BMKG bersama kementerian dan lembaga terkait sedang menyiapkan sistem monitoring gempa dan langkah-langkah mitigasi gempa bumi dan tsunami yang lebih mumpuni untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan perekonomian di calon wilayah ibu kota tersebut.

"BMKG bersama kementerian/lembaga lain berupaya meminimalisir sekecil mungkin risiko kebencanaan di wilayah tersebut dengan menyiapkan skenario mitigasi bencana yang tepat, terpadu, dan berkesinambungan," tutur Sadly.

Langkah tersebut, sambung Sadly, diwujudkan BMKG dengan terus memperkuat sistem monitoring gempa bumi di seluruh wilayah Indonesia.

Tahun 2019, BMKG memasang sensor gempa sebanyak 194 unit, sedangkan pada 2020, BMKG juga akan memasang sensor gempa sebanyak 154 unit.

Ini bertujuan untuk merapatkan jaringan monitoring gempa nasional, termasuk di wilayah Pulau Kalimantan.

BACA JUGA:

• Paparan Hasil Konferensi Pers BMKG Terkait Gempa Bumi Magnitudo 6.0 di Bali

• Update Google Maps Bakal Tampilkan Informasi Mengenai Badai, Gempa Bumi, dan Banjir

• BMKG Bagikan Tips Antisipasi Sebelum Terjadi Gempa Bumi untuk Minimalisir Korban

Selain itu, pada tahun 2020 BMKG juga telah merencanakan pembangunan 300 sarana penyebarluasian informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami Warning Receiver System (WRS) di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Pulau Kalimantan.

Sadly menjelaskan, sarana penyebarluasan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami ini sangat penting.

Sebab, informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam upaya menyelamatkan masyarakat yang berisiko.

Sadly juga memberikan pendapatnya saat ditanya soal bahaya gempa bumi di Indonesia.

Menurut Sadly, sebenarnya gempa bumi tidak membunuh dan melukai, melainkan bangunanlah yang membunuh dan melukai manusia.

Oleh karenanya, Sadly berpendapat, pekerjaan rumah alias PR utama untuk menghadapi gempa bumi adalah menyiapkan bangunan yang memiliki struktur kuat dan tahan gempa.

"Potensi bahaya gempa bumi harus diantisipasi dengan menerapkan building code dengan ketat dalam membangun struktur bangunan. Bangunan tahan gempa bumi wajib diberlakukan di daerah rawan gempa," imbuhnya.

BMKG juga telah melakukan kegiatan mikrozonasi seismik.

Kegiatan ini penting untuk perencanaan dan pengembangan wilayah yang aman dari gempa bumi serta menjadi acuan dalam membangun bangunan tahan gempa.

Selain itu, kegiatan mikrozonasi sangat penting untuk dapat mengidentifikasi zona rentan gempa bumi di Indonesia.

Di zona rentan inilah, dilakukan upaya penguatan struktur bangunan supaya tetap aman meskipun terjadi gempa bumi.

(TribunPalu.com)