Kabar Tokoh

Gubernur Maluku Tantang Perang ke Susi Pudjiastuti; Bikin Kantor di Lepas Pantai, Daratan Punya Saya

Gubernur Maluku tantang perang ke Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti lantaran kebijakannya yang dianggap merugikan masyarakat Maluku.

Gubernur Maluku Tantang Perang ke Susi Pudjiastuti; Bikin Kantor di Lepas Pantai, Daratan Punya Saya
KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTY
Gubernur Maluku, Murad Ismail saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan Penjabat Sekda Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/9/2019) 

TRIBUNPALU.COM - Secara terang-terangan Gubernur Maluku, Murad Ismail menyatakan perang ke Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti.

Hal ini dipicu kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi Pudjiastuti dinilai telah merugikan Maluku.

Pernyataan peraang itu disampaikan Murad Ismail saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang," ujar Murad Ismail seperti dikutip dari Kompas.com.

Mengamuk Saat Sri Mulyani Disuguhi Air Minum Botol, Susi Pudjiastuti: Kurangi Pemakaian Plastik!

Lebih lanjut ia menjelaskan, setiap bulan KKP mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.

Namun, menurutnya Maluku tidak mendapatkan keuntungan apapun dari aktivitas ekspor tersebut.

Murad Ismail juga membandingkan dengan kebijakan sebelumnya yang masih memberikan keuntungan lantaran uji mutu yang dilakukan di daerah.

"Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah," katanya.

Temui Nelayan di Kabupaten Banggai, Menteri Susi Minta Kurangi Pencemaran Laut

Menurut Murad Ismail, sejak diberlakukannya moratorium oleh Susi Pudjiastuti, tercatat ada 1.600 kapal ke laut Aru.

Namun, tidak ada satupun anak buah kapal asa Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.

"Setiap bulannya, ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku," ujarnya.

Murad Ismail mengatakan aturan 12 mil lepas pantai menjadi kewenangan pusat yang merugikan Maluku.

Pasalnya, nelayan maluku tidak diperbolehkan melakukan penangkapan ikan di zona tersebut.

"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai. Ini daratan punya saya," kata Murad Ismail.

(TribunPalu.com/Kompas.com)

Penulis: Isti Tri Prasetyo
Editor: Bobby Wiratama
Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved