Terkini Daerah
Jumlah Pengangguran di Papua Menumpuk, Lenis Kogoya Sebut Tidak Adanya Perusahaan yang Masuk
Ketua Adat Papua, Lenis Kogoya angkat biacara terkait banyaknya pengangguran di Papua.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Ketua Adat Papua, Lenis Kogoya angkat biacara terkait banyaknya pengangguran di Papua.
Lenis menyebutkan saat ini ada 8.300 orang menanggur karena di PHK dari Freeport, dan ditambah dengan lulusan sarjana-sarjana di Papua yang juga masih menganggur.
Hal tersebut diungkapkannya saat menjadi pembicara di acara Indonesia Lawyers Club dengan tema 'Papua: Mencari Jalan Terbaik' edisi Selasa (3/9/2019).
"Di freeport ada 8.300 orang yang di PHK sampai hari ini menumpuk di Papua, sarjana-sarjana dia pulang tapi juga banyak jadi pengangguran daripada pekerja," ungkapnya.
Menurutnya hal ini disebabkan karena tidak adanya perusahaan-perusahaan yang masuk ke tanah Papua kecuali Freeport.
• Terkait Papua, Mahfud MD Sebut Indonesia Berhak Pertahankan Wilayah Itu dengan Segala Daya
• Mahasiswa Papua Diajak Kolaborasi Musik Etnik di Kota Palu
"Di Papua itu tidak ada perusahaan yang masuk, kecuali Freeport dan bintuni, mungkin perusahaan-perusahana lain.
Lenis mengimbau agar pemerintah segera membuka aset pembangunan perusahaan-perusahaan di Papua.
Lantaran hal ini dirasa dapat mengatasi banyaknya pengangguran di Papua
"Kalau kita buka aset pembangunan di Papua, perusahaan-perusahaan masuk, anak-anak yang sesuai jurusan bisa kita masukkan di situ.
Namun hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah menumpuknya jumlah pengangguran di Papua.
"Tapi ini tidak ada, karena kita di Papua hanya menunggu."
"Saya bilang di Papua seperti ini, Papua ini memang tambangnya bagus, nikel banyak sumber daya alam, kalau kita tidak buka aset ini maka pengangguran menumpuk," sambungnya.
Bahkan Lenis mengungkapkan sulitnya mencari surat izin untuk mendirikan perusahaan di Papua.
Meskipun itu untuk orang asli Papua.
"Untuk itu kedepan kalau bisa di Papua dibuka, baru saja saya mau buka pabrik gula di Papua tapi ada aja alasannya, apalagi pemerintah di Papua mau kasih surat izin kepada orang Papua saja setengah matinya luar biasa, saya nggak tahu itu kenapa," tuturnya.
