Puluhan Anggota FUI Sulteng Gelar Aksi Peduli Papua di Depan DPRD

TRIBUNPALU.COM - Puluhan Umat Muslim di Kota Palu yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) Sulteng lakukan Aksi Merah Mutih, Jumat (6/9/2019).

Aksi bertajuk "Papua Yes!, OMP No!, Jaga NKRI" itu berpusat di depab Kantor DPRD Sulteng, Jl Sam Ratulangi, Palu Timur.

Aksi ini sebagai bentuk solidaritas mereka untuk warga papua, dan menuntut agar penegak hukum segera mengadili para provokator yang mengakibatkan konflik di Papua.

"Kami berharap agar permasalahan yang ada di Papua segera terselesaikan," kata Ketua Presidium FUI Sulteng, Hartono Yasin.

• Viral Video Wanita Bawa Anjing Masuk Masjid di Bogor, FUI Sulteng: Umat Islam Jangan Diam

• Program SAR Goes to School, Siswa SMK Muhammadiyah Parigi Moutong Belajar SAR

"Sekali lagi kami tegaskan, jangan coba-coba memporovokasi NKRI, kami ada di depan untuk membela," tambahnya.

Kata Hartono, pemerintah harus memberi jawaban kenapa warga Papua masih merasa terjajah.

Nan mempertanyakan siapa yang menikmati hasil kekayaan alam Papua.

Sebab, mereka menuntut amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiabTahun 1945.

Yang mana dalam UU tersebut dikatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

"Siapa yang nikmati?, ini tugas pemerintah memberikan jawaban, tidak bisa dibiarkan," tegasnya.

Sebab, kata Hartono, bukan hanya warga Papua yang merasa tertindas, tapi semua rakyat Indonesia masih menuntut kesejahteraan itu.

"Justru saat ini rakyat semakin diperas," katanya.

Ia berharap, isu yang saat ini menyebar di masyarakat soal BPJS kerja sama dengan kepolisian dan kementeriaan terkait kenaiakan iuran BPJS.

• Rusak Akibat Gempa, Masjid Al-Istiqomah Kelurahan Ujuna Palu Butuh Dana Rp700 Juta untuk Perbaikan

"Isunya jika siala yang tidak lunas BPJS, tidak boleh perpanjang SIMSIM dan tidak boleh masuk sekolah anaknya," terangnya.

Padahal tegas Hartono bahwa dalam amanat Undang-Undang bahwa yang menjamin pendidikan dan kesehatan adalah negara.

"Mestinya seperti itu, bukan dibebankan kepada rakyat," tuturnya.

Untuk diketahui, usai melakukan aksi, para demonstran melakukan long march menuju Masjid Raya Palu.

Tampak puluhan demonstran dikawal oleh sejumlah aparat kepolisian dan TNI.

(Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz).