Kronologi Kerusuhan di Papua, 4 Orang di Jayapura dan 17 Orang di Wamena Meninggal Dunia

TRIBUNPALU.COM - Kerusuhan kembali pecah di tanah Papua.

Di Wamena, 17 warga sipil meninggal dunia dan 66 lainnya mengalami luka-luka.

Dikutip dari BBC, Selasa (25/9/2019), jumlah tersebut masih mungkin bertambah.

Pasalnya, pihak Kodim Jayawijaya akan kembali melakukan pencarian korban pada Selasa (24/9/2019) hari ini.

Komandan Kodim Jayawijaya, Letkol Infantri Candra Dianto mengatakan, dari korban meninggal dunia yang sudah diidentifikasi, satu orang merupakan masyarakat setempat.

Sementara selebihnya merupakan masyarakat pendatang yang saat ini berada di RSUD Wamena.

"Besok kita akan lanjutkan pencarian korban karena ada beberapa ruko dan rumah yang hangus terbakar yang belum lakukan pemeriksaan. Sehingga besok kita akan maksimalkan dan malam ini juga akan melaksanakan patroli gabungan," kata Letkol Infantri Candra Dianto dalam keterangan tertulis seperti dilansir BBC.

Tokoh gereja di Wamena, Yohannes Djonga, sebelumnya mengatakan bahwa aksi pembakaran berlangsung di kantor bupati, kantor PLN, dan sejumlah ruko.

• Update Kerusuhan Wamena: 21 Orang Tewas, Ribuan Warga Mengungsi, Akses Internet Dibatasi

• Respons Kerusuhan di Wamena, Presiden Jokowi Imbau Warga Agar Waspadai Hoaks

• Kantor Bupati Jayawijaya Dibakar Massa dalam Kerusuhan di Wamena Papua

"Jadi tadi kantor bagian keuangan di kantor bupati dibakar, PLN juga dibakar. Dan beberapa kios kecil di pinggir rumah jalan, itu dibakar," kata Yohannes Djonga.

Yohannes Djonga mengatakan aksi ini dipicu oleh pernyataan rasial dari seorang guru kepada seorang siswa di SMA PGRI, Sabtu (21/09/2019).

Karena tidak terima, siswa di SMA PGRI kemudian berencana untuk berunjuk rasa pada Senin (23/09/2019).

Isu rasisme atau tawuran pelajar?

Menurut Djonga, massa aksi merupakan para siswa yang hendak melaporkan tindakan rasis gurunya kepada polisi.

Menurut keterangan darinya, aksi tersebut melibatkan hampir seluruh siswa di SMA Wamena lantaran para siswa SMA PGRI mendatangi sekolah-sekolah lain dan mengajak seluruh pelajar untuk berdemonstrasi.

"Mereka (rencana awal) ke kantor polisi, ke polres, tapi kemudian karena tidak teroganisir ada yang ke polres ada yang ke kantor bupati," tambah Djonga.