Yusril Ihza Mahendra: KUHP Warisan Belanda Jauh Lebih Kacau daripada RKUHP

 TRIBUNPALU.COM - Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait penundaan pengesahan RKUHP dan RUU Permasyarakatan.

Menurut Yusril tidak ada keputusan hukum yang sempurna.

Namun ia menghargai keputusan pemerintah untuk menunda pengesahan RKUHP dan RUU Permasyarakatan.

"Sebenarnya tidak ada suatu keputusan hukum yang sempurna, tapi kalau misalkan ini sudah suatu keputusan politik bahwa harus ditunda ya tidak apa-apa, tapi ini harus segera dibahas oleh pemerintah yang akan datang," ujarnya, dilansir dari kanal Youtube Metrotvnews.

Ia meminta nantinya di periode yang baru, Presiden Jokowi bersama anggota DPR terpilih untuk segera menyelesaikan persoalan pasal yang dianggap kontroversial.

"Jadi Presiden Jokowi dan DPR yang baru dilantik nanti itu harus menyelesaikan beberapa pasal yang dianggap krusial," imbuhnya.

• Komentari Aksi Demo Mahasiswa, Wasekjen Gerindra: Gerakan yang Dianggap Mati Suri Tiba-tiba Bangkit

• Wujud Dukungan Terhadap Aksi Demonstrasi Tolak RUU KUHP, Awkarin Bagikan Nasi Kotak untuk Mahasiswa

Tak hanya itu, Yusril juga beranggapan bahwa KUHP warisan Belanda jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan RKUHP saat ini.

Namun banyak pihak yang tidak menyadari itu.

"Kalau menurut pendapat saya tidak ada rumusan norma hukum yang sempurna, jadi kalau kita bicara kacau ya KUHP warisan Belanda itu jauh lebih kacau daripada KUHP yang dipersiapakan oleh kita sekarang ini, tapi kita tidak pernah mempersoalkan itu," tuturnya.

Saat in pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk membuat Undang-Undang yang sejalan dengan falsafah Indonesia.

Meskipun masih banyak kekurangan di dalamnya.

"Kita sekarang berusaha mencoba membuatKUHP yang sejalan dengan falsafah kita sendiri tapi memang disana sini ada kekurangan kekurangan ," ucap Yusril.

"Jadi biarkanlah itu disempurnakan lagi tapi harus segera diselesaikan," imbuhnya.

• Komentari Aksi Demo Mahasiswa, Wasekjen Gerindra: Gerakan yang Dianggap Mati Suri Tiba-tiba Bangkit

• Bamsoet Umumkan RKUHP dan RUU Permasyarakatan Ditunda: Penundaan Juga Atas Aspirasi Mahasiswa

Bamsoet Umumkan Penundaan Pengesahan RKUHP dan RUU Permasyarakatan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengumumkan bahwa pengesahan RUU KUHP dan Permasyarakatan ditunda.