Faisal Basri Sebut 6 Menteri Tak Layak Masuk Kabinet Jokowi Jilid II, Siapa yang Terbanyak Dosanya?

TRIBUNPALU.COM - Presiden Joko Widodo makin terbuka soal siapa yang bakal dia pilih masuk dalam jajaran Kabinet Jokowi Jilid 2.

Hingga H-3 pelantikan Presiden terpilih 2019-2024, Jokowi memang belum menyebut nama-nama menteri baru.

Yang terbaru, Jokowi membocorkan mengenai kabinet yang akan membantunya.

"Ya, ada yang lama. Yang baru, banyak,” kata Presiden Jokowi setelah menerima pimpinan MPR RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019) siang.

Tapi dari 34 menteri di kabinet Jokowi Jilid 1, siapa yang tidak layak lagi dipertahankan Jokowi?

Ekonom senior sekaligus pendiri INDEF, Faisal Basri, menyebut beberapa nama sudah tidak layak lagi masuk kabinet Jokowi jilid II.

Dalam program Layar Demokrasi yang disiarkan di CNN Indonesia, ada enam menteri yang menurut Faisal Basri, tidak dipakai lagi oleh Jokowi.

"Doa kita agar mereka tidak dipakai lagi. Saya sampaikan, saya sebut nama, mudah-mudahan bisa saya pertanggungjawabkan," kata Faisal Basri.

Lantas, siapa saja enam menteri di Kabinet Kerja I yang tidak layak dipertahankan Jokowi di periode keduanya menjabat menurut Faisal Basri?

1. Enggartiasto Lukita

Faisal Basri menyebut, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memiliki 'dosa' yang paling banyak di antara menteri lainnya.

"Menggelar karpet merah, membanjirnya impor. Menghancurkan industri dalam negeri dan penganggguran. Itu kejahatan luar biasa," kata pria berusia 59 tahun itu.

• Kasus Penipuan Jemaah Umroh, CEO PT Abu Tours Dituntut Denda Rp1 Miliar

• Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Acara Pelantikan Digelar Sederhana

• Prabowo Pastikan Akan Hadiri Pelantikan Presiden Jokowi 20 Oktober Nanti

2. Rini Soemarno

Faisal Basri menyebut, Rini Soemarno wajib diganti karena kerap 'ngaco.'

Menurut Faisal Basri, Menteri BUMN itu menerapkan konsep holding tunggal yang tidak jelas.

"Semuanya di-holdingkan sama dia dan kriteria holding-nya tidak jelas. Induk holding-nya, nggak jelas juga," kata Faisal.

Faisal juga mengungkapkan 'dosa' Rini Soemarno lainnya yaitu memanfaatkan BUMN untuk tujuan tidak produktif.

Proses pergantian yang begitu cepat di direksi BUMN oleh Rini Soemarno juga disinggung Faisal Basri.

"Ya walaupun bukan salah sepenuhnya dia, tapi dalam proses rekrutmen, kan itu sering sekali pergantian."

"Dan terbukti yang dia gantikan adalah sebagian masuk penjara. Terlalu cepat, tidak loyal."

"Misalnya Dwi Soetjipto, sudah bagus menangani Pertamina, diganti oleh Nicke (Widyawati, red) yang ada sangkut pautnya dengan kasus di PLN waktu dia di PLN," kata dia.

3. Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar

Faisal Basri juga menyebut, nama Menteri ESDM dan Wakil Menteri ESDM wajib diganti karena dinilai arogan.

"Arogan, tidak mau mendengar dari stakeholders, kemudian tiba-tiba mengganti aturan dari cost recovery menjadi gross split di sektor migas tanpa kajian," kata Faisal.

Masih menurut Faisal, ada kesalahan di antara kedua sosok yang membuat negara dirugikan dengan perubahan Blok Masela dari offshore ke onshore.

"Itu tambahan investasinya billion US Dolar, yang akhirnya negara harus menanggung karena cost recovery. Seluruh tambahan ongkosnya, negara yang bayar," ujar Faisal.

• Koalisi atau Oposisi? Prabowo Subianto Bakal Nyatakan Sikap Rabu Hari Ini

• Prabowo Subianto Jadi Calon Menhan? Ali Mochtar Ngabalin: Beliau Punya Karier Militer yang Gemilang

• KPK Tak Diajak Jokowi Seleksi Menteri, Ngabalin: Nggak Usah Baper, Nggak Usah Ge Er Lah!

Saat disinggung mengenai sosok Arcandra Tahar yang cukup mumpuni di bidangnya, Faisal buru-buru menyangkal.

"Siapa bilang? Dia orang yang bagus, hebat punya beberapa hak paten, tapi untuk engineering, bukan di dunia migas secara keseluruhan," katanya.

Faisal juga mengungkapkan informasi dari KPK, terkait langkah Ignasius Jonan yang memperpanjang izin batubara yang sudah kedaluwarsa.

Jonan baru mencabutnya setelah disurati KPK karena ada unsur pidana.

4. Airlangga Hartarto

Masih kata Faisal Basri, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto juga tidak layak dipertahankan Jokowi di Kabinet Kerja jilid 2.

Faisal tak menampik, Airlangga Hartarto memiliki seorang ayah, Hartarto Sastrosoenarto yang dulu dikenal sebagai Menteri Perindustrian yang sukses.

"Hebat. Saya respek, bapaknya hebat. Saya juga hormat kepada Pak Airlangga, tapi barangkali dia tidak cocok di perindustrian," ujar Faisal.

• 31 Ribu Personel Gabungan hingga Penembak Jitu Siap Amankan Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

• Tanggapan Tokoh Terkait Isu Gerindra Minta Kursi Menteri, Golkar: Tidak Malu Pada Rakyat Indonesia?

Menurut ekonom senior ini, Airlangga gagal mengangkat dunia industri.

"Pertumbuhan industri tahun ini, semester I sudah di bawah 4 persen. Di bawah pertumbuhan PDB. Share industri sudah di bawah 20 persen."

"Kemudian jargonnya cuma Making Indonesia Revolusi Industri 4.0. Itu nggak jelas, itu bukan konsep industri."

"Strategi industrialisasi yang dibutuhkan bukan makeup," kata dua.

Faisal Basri juga sempat menyinggung soal mobil Esemka yang disebutnya sebagai prakarya pelajar STM.

"Bukan industri mobil karena tidak ada di dunia industri otomotif seperti itu. Dia nggak punya apa-apa, dia cuma punya bengkel, hanggar yang sebagian besar diimpor dari China."

"Itu usaha perakitan, bukan industri mobil. Itu yang jadi jagonya," kata dia.

5. Andi Amran Sulaiman

Menurut Faisal, Amran Sulaiman layak diganti karena defisit pangan yang terjadi di Indonesia meningkat.

"Kebetulan saya baru ada acara dengan pembicara dari (Kementerian) Pertanian. Dia kerap melakukan misleading. Wah, kita udah ekspor. Padahal ekspornya 10 ton," ujar Faisal.

6. Luhut Binsar Pandjaitan

Nama menteri terakhir yang disebut Faisal wajib diganti adalah Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Padahal, Luhut merupakan orang dekat sekaligus tangan kanan Presiden Jokowi.

"Etika kurang, tapi bukan salah dia, salah yang memberikan otoritas ya."

Menurut Faisal, Luhut diberikan keleluasaan untuk mengurus mobil listrik, baterai, duta investasi ke mana-mana, hingga kemudian mengambil alih.

"Namanya Menko, mengoordinasikan kementerian-kementerian di bawahnya agar tidak tumpang tindih atau serasi. Kalau dia mengambil alih tugas menteri," kata Faisal.

"Ya misalnya Pelabuhan Kuala Tanjung tidak laku, dibikinlah konsep agropolitan, tapi datangnya dari sana bukan dari Kementerian Pertanian," beber Faisal.

(Tribunnews.com/Sri Juliati)