Ahok Masuk BUMN

Tanggapan Tokoh Soal Ahok Jadi Bos BUMN, Jubir Presiden: Masuk Bersih, di Dalam Bersih,Keluar Bersih

Berikut tanggapan sejumlah tokoh terkait kabar bahwa Ahok akan jadi bos BUMN.

Jonathan Manurung
Ahok setelah mencoblos di KJRI Osaka minggu (14/4/2019) sekitar jam 16:30 waktu Jepang. 

TRIBUNPALU.COM - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Usai pertemuan tersebut Ahok mengungkapkan topik pembicaraannya dengan Erick Thohir.

Ahok mengatakan pertemuan selama 1,5 jam tersebut ia dan Erick Thohir membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.

Lebih lanjut Ahok menyatakan bahwa dirinya diajak Erick Thohir untuk masuk dalam salah satu perusahaan BUMN.

Namun Ahok tidak mengungkapkan lebih jelas jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

Ternyata kabar Ahok akan jadi bos dalam perusahaan BUMN ini mendapatkan berbagai tanggapan dari sejumlah tokoh.

Berikut TribunPalu.com merangkum dari Kompas.com sejumlah tanggapan tokoh terkait kabar Ahok akan jadi bos BUMN:

1. Jubir Presiden

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman mengatakan, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus mundur dari PDI-P jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/11).

Sementara status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.

Menurut dia, yang terpenting Ahok tak pernah menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.

Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya itu menyebut Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

Sumber: Tribun Palu
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved