Sertifikat Siap Nikah
Tak Cukup Cinta, Tahun 2020 PMK Rencanakan Sertifikat Perkawinan Jadi Syarat Khusus untuk Menikah
PMK membuat syarat baru untuk pasangan yang mau menikah di era Jokowi dan Maruf Amin.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( PMK ) membuat syarat baru untuk pasangan yang mau menikah di era Jokowi dan Maruf Amin.
Syarat menikah di era Jokowi dan Maruf Amin tak lagi hanya bermodal cinta dan restu kedua orang tua.
Kini pasangan yang akan menikah di era Jokowi dan Maruf Amin wajib mengantongi satu surat khusus.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan mencanangkan program sertifikat perkawinan.
Sertifikat perkawinan diperuntukan bagi pasangan yang akan menikah.
Untuk mendapatkan sertifikat perkawinan calon pengantin diwajibkan ikut kelas atau bimbingan pra nikah,
"Jadi sebetulnya setiap siapapun yang memasuki perkawinan mestinya mendapatkan semacam upgrading tentang bagaimana menjadi pasangan berkeluarga," kata Menko PMK Muhadjir Effendy saat ditemui di Sentul International Convention Center, Bogor Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Melansir Tribun Timur Muhadjir Effendy mengatakan, sertifikasi ini penting menjadi bekal pasangan yang hendak menikah.
• Gibran Siaga Nantikan Kelahiran Adik Jan Ethes, Kaesang Minta Doa untuk Kelancaran Persalinan
Sebab, melalui kelas bimbingan sertifikasi, calon suami istri akan dibekali pengetahuan seputar kesehatan alat reproduksi, penyakit-penyakit yang berbahaya yang mungkin terjadi pada pasangan suami istri dan anak, hingga masalah stunting.
"Untuk memastikan bahwa dia memang sudah cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki itu harus diberikan sertifikat," ujar Muhadjir Effendy.
Muhadjir Effendy menyebut, program sertifikasi perkawinan ini baru akan dimulai tahun 2020.
Lamanya kelas bimbingan untuk setiap calon suami istri hingga akhirnya mendapat sertifikat yaitu tiga bulan.
Nantinya, Kemenko PMK juga akan menggandeng Kementerian Agama RI ( Kemenag ) dan Kementerian Kesehatan RI ( Kemenkes ) dalam pelaksanaan program ini.
Pihak Kementerian Kesehatan akan menjadi pihak yang memberi informasi soal kesehatan dan penyakit seputar orang tua dan keluarga, sementara Kementerian Agama berkaitan dengan urusan pernikahan.
“Nanti akan saya bicarakan dengan Menteri Agama dan Menteri Kesehatan. Karena titik awalnya harus dari situ. Karena kalau sudah cacat lahir, cacat dalam kandungan, nanti untuk intervensi berikutnya itu tidak bisa melahirkan generasi anak yang betul-betul normal,” kata dia.
• Harapan Andre Rosiade Jika Ahok Masuk BUMN: Petentang-Petenteng Tidak Dipraktikkan Lagi
