Ahok Masuk BUMN

Rizal Ramli Sebut Jabatan yang Cocok untuk Ahok, Arya Sinulingga: Abang Ini Bercandanya Gitu

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan jabatan yang cocok untuk Ahok selain menjadi pimpinan BUMN.

Kolase TribunPalu.com
Ahok dan Rizal Ramli 

TRIBUNPALU.COM - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih hangat diperbincangkan publik.

Hal ini lantaran kabar yang beredar bahwa Ahok akan menjabat sebagai pimpinan BUMN.

Kabar ini bermula dari kedatangan Ahok di Kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Usai pertemuan tersebut Ahok mengungkapkan topik pembicaraannya dengan Erick Thohir.

Ahok mengatakan pertemuan selama 1,5 jam tersebut ia dan Erick Thohir membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.

Lebih lanjut Ahok menyatakan bahwa dirinya diajak Erick Thohir untuk masuk dalam salah satu perusahaan BUMN.

Namun Ahok tidak mengungkapkan lebih jelas jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

Rizal Ramli Sebut Masuknya Ahok ke BUMN akan Menimbulkan Masalah Baru untuk Indonesia

Rekam Jejak Ahok, Digadang-gadang Jadi Bos BUMN, Pernah Punya Usaha yang Ditutup Pemerintah

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

Ternyata hal ini menimbulkan berbagai tanggapan dari sejumlah tokoh.

Satu di antaranya adalah Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

Rizal Ramli mengatakan bahwa rencana Presiden Joko Widodo menjadikan Ahok sebagai pimpinan di BUMN akan menambah masalah baru.

"Saya bingung Pak Jokowi cari masalah baru," kata Rizal saat ditemui di Hotel Borobudur, Jumat (15/11/2019), dikutip dari Kompas.com.

Menurut Rizal, saat ini sudah banyak masalah yang ada di Indonesia yang perlu diselesaikan.
Pengangkatan Ahok sebagai bos perusahan BUMN hanya akan menambah kontroversi yang tidak perlu.

"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ini (Ahok) orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang enggak perlu," ungkap Rizal.

Adapun alasan Rizal tak setuju dengan rencana Presiden Jokowi tersebut karena Ahok memiliki track record yang tidak mulus dalam kariernya.

Bahkan ia menyarankan penunjukan bos perusahaan BUMN bisa ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.

Rizal menyebutkan, salah satu contoh kasus yang mencoreng rekam jejak Ahok adalah pembelian lahan RS Sumber Waras saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Lebih lanjut Rizal menyebutkan jabatan yang cocok untuk Ahok.

"Seperti saya katakan kalau Mas Ahok itu paling ideal jadi Presiden Direktur dari Podomoro, gitu aja kok repot," ujar Rizal Ramli sambil tertawa, dilansir dari tayangan di kanal Youtube Talk Show tvOne.

Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga lantas menanggapi ucapan Rizal tersebut.

"Abang ini bercandanya, itu bercandanya itu," ujar Arya.

Rizal Ramli lantas mengimbau untuk seluruh pihak agar tidak melulu mempersoalkan persoalan yang tidak penting.

Ada baiknya saat ini untuk lebih fokus memikirkan ekonomi seluruh rakyat Indonesia.

"Itu kan soal pilihan, kita mau heboh terus atau fokus dengan hal yang penting, misalnya ini kan Kabinet Jokowi baru, biasanya kan ada honeymoon empat enam bulan ternyata nggak ada

Kenapa karena begitu masuk fokus masalah radikal-radikal akhirnya masyarakat kita ribut, lupa masalah ekonomi yang penting, habis kasus radikal heboh lagi kasus Ahok.

Maksud saya let us fokus dengan masalah ekonomi, rakyat kita ini lagi susah banget," paparnya.

Tonton video lengkapnya:

Jika Ahok Jadi Bos Pertamina, Ini Besaran Gaji yang Bakal Diterimanya Tiap Bulan

Harapan Andre Rosiade Jika Ahok Masuk BUMN: Petentang-Petenteng Tidak Dipraktikkan Lagi

Berikut TribunPalu.com merangkum dari Kompas.com sejumlah tanggapan tokoh terkait kabar Ahok akan jadi bos BUMN:

1. Jubir Presiden

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman mengatakan, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus mundur dari PDI-P jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/11).

Sementara status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.

Menurut dia, yang terpenting Ahok tak pernah menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.

Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya itu menyebut Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya.

Namun, Fadjroel mengaku belum mengetahui penempatan Ahok di BUMN. Ia meminta agar masalah posisi Ahok dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," tuturnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Palu
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved