Beda Pendapat Buya Syafii Maarif dan Novel Bamukmin Soal Isu Ahok Jadi Bos BUMN

"BUMN jelas milik negara untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, kalau sudah rakyat menolak (pemerintah,-red) untuk segera menarik sikapnya untuk menjadikan Ahok sebagai pimpinan di BUMN," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).

Dia mengungkapkan, apabila pemerintah tetap mempercayakan kepada Ahok memimpin perusahaan BUMN, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak.

"Karena, kalau dipaksakan sangat mengancam keutuhan bangsa dan anjloknya ekonomi bangsa," tambahnya.

Selain itu, Novel mengaku siap mempertemukan FSPPB dengan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).

Menurut dia, upaya mempertemukan FSPPB atau elemen lainnya di BUMN dengan PA 212 dilakukan untuk menolak Ahok masuk BUMN.

"ACTA sampai saat ini siap mengadvokasi para karyawan BUMN yang menolak Ahok, serta siap memediasi dengan para tokoh alumni 212 untuk siap mendukung langkah penolakan Ahok," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).

Dia menilai wacana penunjukan mantan gubernur DKI Jakarta itu menuai kontroversi.

"Dari awal ketika Ahok datang memenuhi panggilan Erick Thohir (Menteri BUMN, red) yang kemungkinan Ahok dijadikan salah satu pimpinan di BUMN, ada indikasi menjadi pimpinan Pertamina, langsung saya angkat bicara pasti akan menuai kecaman dan akan terjadi kegaduhan," kata dia.

Berstatus sebagai mantan narapidana dan memiliki perilaku buruk, kata dia, Ahok tidak layak menempati posisi sebagai pimpinan di BUMN, khususnya di Pertamina.

"Tidak boleh dipimpin oleh orang sembarangan, apalagi Ahok dengan perangai buruk bisa menggangu etos kerja dan masih banyak kasus yang diduga terlibat korupsi di berbagai bidang."

"Nah, ini yang menjadi ganjalan berat untuk Ahok memimpin di BUMN," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membenarkan jika Ahok akan diberi jabatan dalam BUMN.

Jokowi mengatakan, ada dua jabatan yang kemungkinan akan diberikan kepada Ahok.

Dua jabatan yang kemungkinan akan diberikan kepada Ahok yaitu komisaris atau bagian dari direksi.

"Bisa dua-duanya, tapi pakai proses seleksi dan masih dalam proses," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019).